Kukar—Persidangan sengit antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan dua pasangan calon Bupati serta Wakil Bupati telah mengguncang Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) dan Dendi Suryadi-Alif Turyadi (DEAL) mengajukan gugatan terkait kejanggalan dalam Pemilihan Kukar 2024.
Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, menyatakan bahwa proses Pilkada telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami telah mengikuti semua tahapan Pilkada sesuai dengan undang-undang,” ujarnya.
Pihak KPU berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses Pilkada. Dari pendaftaran hingga penetapan hasil, KPU Kukar berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan.
Sengketa Pilkada di Kukar mencerminkan persaingan politik yang ketat di daerah tersebut. Keputusan MK diharapkan menjadi tonggak penting dalam menegaskan kualitas pemilu.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Ahmad Fauzan dari Universitas Mulawarman menegaskan bahwa keputusan MK akan menjadi ujian bagi demokrasi di Kukar.
Sementara itu, Rudi Gunawan meminta semua pihak untuk menerima keputusan MK dengan tenang demi menjaga stabilitas daerah.
“Mari kita hormati proses hukum ini bersama,” katanya.
Dengan masyarakat Kukar menantikan kepastian hukum terkait hasil Pilkada 2024, pertanyaannya kini adalah apakah gugatan ini akan mengubah hasil pemilihan atau memperkuat keputusan KPU? Semua mata tertuju pada sidang di Mahkamah Konstitusi. (ADV)
