JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda diminta memperkuat penerimaan daerah melalui optimalisasi sektor pajak untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun pada 2027.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, target tersebut membutuhkan strategi yang lebih agresif, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membuat pemerintah daerah harus lebih cermat mengelola keuangan.
Menurutnya, meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkot Samarinda tetap harus memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap berjalan.
“Kita sudah menandatangani KUA-PPAS 2027. Di tengah badai efisiensi saat ini, Pemkot tetap memprioritaskan layanan dasar yang utama,” kata Deni (15/8/2026).
Ia menyebut sektor pajak masih menjadi salah satu penyumbang utama PAD Samarinda.
Karena itu, pemerintah diminta memperbaiki pengelolaan dan menggali potensi penerimaan yang selama ini belum maksimal.
“Selama ini penopang terbesar pajak seperti pajak makan, minum, pajak restoran dan lainnya. Kita minta Pemkot mengoptimalkan terkait ini,” ujarnya.
Selain sektor pajak, Deni juga mendorong Pemkot Samarinda membuka sumber pendapatan baru, salah satunya melalui sektor pariwisata.
Menurutnya, pertumbuhan sejumlah destinasi wisata di Samarinda harus diikuti dengan keterlibatan pemerintah agar memiliki dampak terhadap pendapatan daerah.
“Kita juga meminta Pemkot menggali potensi pendapatan di luar pajak, misalnya pariwisata. Saat ini banyak wisata kita yang mulai tumbuh, tapi Pemkot belum hadir di sana,” jelasnya.
Deni menegaskan target PAD Rp1,3 triliun bukan hanya angka dalam dokumen perencanaan, tetapi harus disertai langkah konkret agar dapat terealisasi.
“Kita meminta Pemkot memasang PAD Rp1,3 triliun karena kita ingin menggali lebih banyak sumber PAD. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati di 2027 bisa terlaksana dengan maksimal,” katanya.
Terkait rencana penerapan parkir berlangganan, Deni menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu sumber tambahan PAD. Namun, penerapannya harus dilakukan secara bertahap dan tidak membebani masyarakat.
Ia menilai pembayaran tarif Rp400 ribu per tahun akan terasa berat apabila dibayarkan sekaligus. Karena itu, Pemkot disarankan menyiapkan skema pembayaran yang lebih fleksibel, seperti bulanan atau setiap beberapa bulan.
Selain skema pembayaran, Deni meminta pemerintah memastikan titik parkir resmi tersedia dengan jelas, juru parkir yang bertugas merupakan binaan pemerintah, serta tersedia aplikasi yang memudahkan masyarakat mengetahui lokasi parkir legal.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga masih menunggu pencairan dana tunda salur dari pemerintah pusat. Dari total dana yang tertahan sekitar Rp426 miliar, Samarinda baru menerima sekitar Rp26 miliar.
“Kalau melihat jumlah yang tertunggak, angka ini masih jauh. Dari Rp426 miliar sekian, yang dapat baru ujungnya saja. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kita. Dengan dana yang ada, kita maksimalkan,” demikian Deni.(da/adv)
