Samarinda – Permasalahan parkir menjadi hal menarik dalam pembahasan Pansus LKPJ Walikota Samarinda dengan Dinas Perhubungan sebab potensi pendapatan melalui sektor parkir memiliki potensi yang besar apabila di Kelola dengan baik.
Saat ini ketahui banyak terjadi kebocoran anggran parkir yang merugikan pemerintah seperti misalnya pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan seperti mall yang ada di Samarinda di kelola oleh pihak ketiga bukan oleh pihak mall.
“Ini pentingnya koordinasi antar instansi OPD karena ini biar bagaimna pun yang menerbitkan izinnya dari DPMPTSP kemudian Dishub yang mengatur standarisasinya seperti itu. Semestinya apabila izinnya telah habis apalagi sudah sekian tahun inikan menimbulkan PAD yang tidak terkelola,”jelas Deni hakim Anwar Rabu (17/04/2024).
Selanjutnya Deni juga menyoroti parkir liar yang berada di badan jalan menurutnya ini perlu adanya perhatian serius dalam menyelesaikan masalah tersebut.
“Banyak masyarakat yang memiliki kendaraan tapi tidak memiliki lahan parkir, ini yang perlu di perhatikan kedepan adakah kita akan membuat aturan ketika ingin memiliki kendaraan pribadi harus disertakan keterangan memiliki garasi di rumahnya,”ucapa dirinya.
Menjawab pernyataan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Hotmarulitua Manalu menjelaskan terkait dengan kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak mempunyai lahan parkir pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak deller pembeli kendaraan wajib di survey dulu sebelum dilakukan transasksi jual beli.
“Untuk parkir ini kami sudah melakukan penertipan dan memberikan himbauan kepada Masyarakat, tindakan sudah dilakukan dengan menggembosi ban kendaraan. Kami juga menyampaikan bahwa SDM kami juga sangat terbatas,”pungkasnya.(Adv)
