JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menyebut mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan positif, terutama pada dua indikator utama: tingkat keterserapan lulusan serta kepuasan dunia industri.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, yang menilai SMK saat ini berada di jalur yang tepat dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.
“Pemerintah daerah menjalankan amanat undang-undang untuk memenuhi SPM. Di dalamnya sudah ada indikator yang jelas, mulai dari literasi, numerasi, hingga indikator kualitas pembelajaran,” ujar Surasa di Samarinda, Jumat (21/11/2025).
Menurut dia, untuk SMK, indikator kualitas pembelajaran bukan hanya soal capaian akademik, tetapi juga keberhasilan lulusan memasuki dunia kerja serta bagaimana industri menilai kompetensi lulusan tersebut.
“Indikator kualitas pembelajaran SMK meliputi tingkat keterserapan lulusan ke dunia usaha dan industri, serta tingkat kepuasan industri terhadap lulusan SMK. Untuk dua indikator itu, tren Kalimantan Timur cukup positif,” katanya.
Surasa mengakui bahwa minat masyarakat terhadap sekolah yang diselenggarakan pemerintah cukup tinggi, terutama SMK negeri yang banyak berada di kawasan perkotaan. Karena itu, Pemprov Kaltim menyiapkan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan.
“Secara provinsi, kuota sebenarnya mencukupi. Tapi animo masyarakat cenderung memilih sekolah yang dikelola pemerintah, dan mayoritas sekolah itu berada di perkotaan,” jelasnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Disdikbud Kaltim mulai membangun Unit Sekolah Baru (USB) di Balikpapan pada tahun ini.
“Pembangunan USB di Balikpapan sudah dimulai tahun ini, dan kami harapkan tahun depan bisa memberi kontribusi positif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Balikpapan populasinya tinggi sehingga perlu penambahan kapasitas,” kata Surasa.
Menjawab pertanyaan soal apakah ada kebutuhan tambahan yang belum tercakup dalam program pendidikan gratis (GratisPol) untuk jenjang SMK, Surasa menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan usulan sebelum evaluasi menyeluruh selesai dilakukan.
“Kalau soal kebutuhan tambahan, itu harus melalui evaluasi terlebih dahulu. Setelah evaluasi bersama perangkat daerah selesai, baru bisa kita sampaikan apa saja yang perlu penajaman,” ujarnya.
Ia menilai penyampaian usulan tanpa dasar evaluasi dapat memicu informasi yang tidak tepat dan menimbulkan persepsi berbeda di publik.
“Sebelum ada evaluasi, itu masih prematur untuk dipublikasikan. Kami khawatir bila disampaikan terlalu cepat justru memunculkan wacana yang kurang produktif,” tegasnya.
Surasa menegaskan bahwa Disdikbud Kaltim terus berupaya menjaga kualitas layanan pendidikan menengah kejuruan di tengah transformasi kebijakan besar seperti GratisPol.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan indikator SPM, kualitas pembelajaran, dan kepuasan industri terus meningkat. Itu fondasi utama SMK untuk mencetak tenaga kerja kompeten,” pungkasnya.(HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
