JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Sebanyak 17 Taman Kanak-kanak (TK) negeri di Kota Samarinda tidak lagi menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada 2026.
Akibatnya, seluruh kebutuhan operasional sekolah kini hanya ditopang melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Samarinda dalam pembahasan sektor pendidikan. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan hilangnya BOSDA menjadi persoalan utama yang dihadapi pendidikan anak usia dini di bawah pengelolaan pemerintah kota.
“Tahun 2026, ada 17 TK negeri di Kota Samarinda yang tidak lagi menerima BOSDA. Saat ini mereka hanya mengandalkan BOSNAS untuk operasional,” kata Novan di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (10/7/2026).
Menurut Novan, persoalan di tingkat TK negeri berbeda dengan kebutuhan pada jenjang SD maupun SMP. Karena itu, pembahasan mengenai BOSDA untuk TK dipisahkan sebagai perhatian khusus dalam pembahasan anggaran pendidikan.
Ia menilai dukungan dana operasional dari pemerintah daerah masih dibutuhkan agar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
“Kalau di TK negeri, yang menjadi perhatian khusus memang BOSDA. Itu yang kami usulkan agar kembali menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Samarinda pun mendorong Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi kembali kebijakan penghentian BOSDA bagi TK negeri.
Menurut Novan, keberadaan dana operasional daerah merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan pendidikan sejak jenjang paling dasar.
“Yang kami dorong adalah agar BOSDA untuk TK negeri bisa kembali menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran ke depan,” demikian Novan.(da/adv)
