Pemkot Bontang Monitoring Kesiapan Program MBG di Wilayah 3T, Pastikan Layanan Gizi Menjangkau Pesisir dan Pulau Terluar

Monitoring dapur SPPG di wilayah pesisir. (Istimewa/DKP3 Bontang).

JURNALTODAY.CO, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan monitoring, survei, dan pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto.

Dalam pelaksanaannya, Pj Sekda didampingi Asisten II Setda Kota Bontang Sony Suwito Adicahyono, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang selaku sekretariat Program MBG, serta Koordinator Wilayah SPPG Bontang. Monitoring menyasar sejumlah kawasan pesisir dan pulau terluar, di antaranya Pulau Selangan, Tihi-Tihi, Malahing, hingga Gusung.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan wilayah dalam mendukung pelaksanaan Program MBG, khususnya pada daerah yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan kawasan perkotaan. Pendataan dilakukan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan layanan pemenuhan gizi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh masyarakat.

Pj Sekda Kota Bontang, Akhmad Suharto, menegaskan Pemerintah Kota Bontang ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

“Karena itu, kesiapan daerah pesisir dan pulau-pulau terluar perlu dipetakan sejak awal agar skema pelayanan yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Selain mendata fasilitas pendukung, tim juga melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi distribusi bahan pangan, akses transportasi, serta operasional layanan pemenuhan gizi di wilayah kepulauan. Hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan langkah strategis dalam implementasi Program MBG di Kota Bontang.

DKP3 Kota Bontang sebagai sekretariat Program MBG berperan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring bersama seluruh pihak terkait. Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar layanan pemenuhan gizi dapat terlaksana secara optimal hingga ke wilayah dengan akses terbatas.

Pemerintah Kota Bontang berharap hasil survei dan pendataan ini mampu memperkuat kesiapan pelaksanaan Program MBG sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pesisir.

“Yang kita pastikan adalah Program Makan Bergizi Gratis ini dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Karena itu kesiapan setiap wilayah harus dipetakan sejak sekarang agar pelaksanaannya berjalan optimal,” tutupnya.(ADV/Ir)