Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa sistem zonasi sekolah di Kota Samarinda dinilai tidak merata ke seluruh wilayah. Sri Puji menyoroti kasus di mana beberapa wilayah tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan sistem penerimaan murid baru menggunakan zonasi.
“Kita akan meminta zonasi itu lebih fleksibel kalau memang bisa, seperti wilayah Kelurahan Jawa. Itu tidak ada SMP Negeri, dan pemerintah daerah harus melihat ini,” ungkapnya, Senin (18/3/2024).
Sri Puji meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Disdikbud) lebih fleksibel dalam menjalankan sistem zonasi. Dengan demikian, anak-anak tertentu dapat diakomodir untuk masuk ke sekolah negeri selain melalui jalur prestasi. Pemerataan pendidikan di Kota Samarinda dianggap tetap harus ada.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP, SMA yang diperlukan, dan itu harus ada pemetaannya. Harus ada desain besarnya jadi semua bisa merata. Jangan sampai itu-itu saja yang menjadi permasalahan tiap tahunnya, belum lagi masalah buku, sumbangan, dan lainnya lagi,” tambahnya.
Dengan adanya peninjauan kembali terhadap sistem zonasi sekolah, diharapkan pemerataan pendidikan di Kota Samarinda dapat terwujud secara lebih merata dan adil bagi semua anak.(Adv)
