DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai Pemprov Kaltim belum serius menyambut program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI.
Dari 71 titik lokasi yang sudah tercantum dalam surat resmi Kemensos, hanya Kota Samarinda yang tercatat.
“Terus terang kalau saya melihat di Kaltim, kita kurang persiapan menyambut sekolah rakyat. Ternyata kan baru Samarinda. Kabupaten dan kota lainnya belum. Padahal menurut saya ini peluang besar,” tegas Darlis, Senin (30/5/2025).
Ia menilai minimnya respons daerah terhadap program ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi di Kaltim.
Padahal Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran APBN di sektor pendidikan, yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Yang kurang persiapannya dari Kaltim sendiri ya. Kita harus introspeksi. Kita sendiri yang tidak siap menyambut program itu. Padahal ini sudah lama digulirkan sejak Presiden dilantik,” lanjutnya.
Salah satu lokasi yang sudah ditinjau langsung oleh Kementerian Sosial adalah SMA 16 Samarinda.
Namun menurut Darlis, meski lahannya sudah disiapkan, ada persyaratan administratif lain yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga program belum bisa direalisasikan.
“Sebetulnya kita punya lahan, sangat siap. Tapi bukan hanya soal lahan. Persyaratan lainnya juga harus dipenuhi. Kalau tidak ditindaklanjuti, ya tetap tidak akan jalan juga,” ujarnya.
Kekurangan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota disebut sebagai faktor utama penghambat realisasi program.
Komisi IV DPRD Kaltim pun telah mendesak eksekutif agar lebih aktif menindaklanjuti program strategis ini.
“Kita sudah desak itu. Tapi kalau untuk pro departemen ini, ya pasti kita harus sakit, kita tertinggal. Saya optimis hanya Samarinda yang bisa jalan bulan Juli nanti. Kabupaten/kota lain berat,” pungkas Darlis.(Do/Adv/Dprdkaltim)
