JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda tidak menyiapkan pembangunan fisik berskala besar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan dalam pembahasan awal anggaran 2027, Pemkot Samarinda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan fokus pemerintah masih diarahkan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah berjalan.
“Pemerintah hanya fokus menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan saat ini,” kata Rohim (16/8/2026).
Menurut Rohim, pembahasan APBD 2027 saat ini masih berada pada tahap Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Pada tahap tersebut, pemerintah dan DPRD masih menyusun arah kebijakan serta menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan daerah.
Keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap kepastian sejumlah rencana pembangunan fisik, termasuk kelanjutan Teras Samarinda tahap III. Hingga kini, DPRD Samarinda belum membahas secara khusus terkait kelanjutan proyek tersebut.
Rohim mengatakan pembahasan mengenai proyek fisik baru akan terlihat saat masuk tahap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pada tahap itu, pemerintah dan DPRD akan menghitung kembali kemampuan anggaran serta menentukan program yang menjadi prioritas.
“Teras tahap III belum ada pembahasan. Kita masih pembahasan di KUA kebijakan umum anggaran, kita masih bahas arah kebijakan di 2027. Di pembahasan PPAS kemungkinan baru akan dibahas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila kelanjutan pembangunan Teras Samarinda tahap III kembali diusulkan, kebutuhan anggaran akan menjadi salah satu pertimbangan utama.
Pemerintah harus memastikan proyek tersebut sesuai dengan kemampuan fiskal dan tidak mengganggu program yang lebih prioritas.
“Kita perlu lihat kebutuhan anggaran dan anggaran yang ada nantinya seperti apa, dan kegiatan apa saja yang memungkinkan untuk dialokasikan untuk kelanjutan kegiatan fisik,” jelas Rohim.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, DPRD Samarinda meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
“Prioritas utama diarahkan pada penyelesaian kegiatan yang sudah berjalan serta program yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” demikian Rohim.(da/adv)
