Samarinda: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda baru-baru ini mengeluarkan larangan terhadap aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dan Pertamini.
Kebijakan ini mendapat beragam reaksi, termasuk dari masyarakat sebagai pelaku usaha Pertamini yang merasa terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, turut berkomentar mengenai kebijakan tersebut.
Anhar menilai bahwa larangan Pertamini ini terlambat diterapkan, mengingat banyak pelaku usaha Pertamini merupakan rakyat kecil atau berpenghasilan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada usaha tersebut.
“Bukan menolak atau apa, saya itu lebih berpikir kok pemerintah ini sibuk memburu yang kecil-kecil ini lo,” ujar Anhar pada Rabu (22/5/2024).
Anhar tidak secara gamblang menolak larangan tersebut, namun ia lebih menekankan pada dampak yang dirasakan oleh rakyat kecil akibat kebijakan ini.
“Ya sekarang kalau mau ditutup, apa lagi? Mereka rakyat kecil ini mau makan apa? Pemerintah enak tiap bulan ada gaji, mereka?” sambung Anhar.
Ketika ditanya mengenai bahaya Pertamini yang telah menelan korban jiwa beberapa waktu lalu, Anhar mengkritik tindakan pemerintah yang dinilai baru diambil setelah sekian lama.
Menurutnya, jika Pertamini memang berbahaya, seharusnya tindakan tegas sudah dilakukan sejak awal, bukan setelah masyarakat terbiasa dengan keberadaan Pertamini.
“Kalau memang berbahaya, ya kenapa baru sekarang? Yang jual, yang beli ini sudah lama begitu, harusnya dari awal,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya evaluasi dari pihak pemerintah dan Pertamina.
Ia mengimbau agar tindakan penutupan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak semena-mena, sehingga tidak terkesan memburu rakyat kecil secara terus-menerus.
“Pemerintah sama Pertamina itu harus koreksi diri, evaluasi, jangan tiba-tiba begini. Ujuk-ujuk (datang-datang) main tutup, main gusur, kasihan diburu terus rakyat kita ini,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Kota Samarinda)
