Kutai Timur. jurnaltoday.co – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang meluncurkan portal transparansi untuk memantau penggunaan dana publik. Portal ini dianggap sebagai gebrakan positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Langkah ini adalah gebrakan yang sangat positif dan layak didukung. Transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya portal, masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran, penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban dengan jelas,” ujar Yusuf pada Senin (2/12/2024).
Menurut Yusuf, portal transparansi ini berperan penting tidak hanya dalam memberikan informasi, tetapi juga mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh birokrasi. Ia menegaskan bahwa akses terbuka kepada masyarakat dapat memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan dana daerah.
“Melalui akses terbuka ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusuf meminta pemerintah memastikan bahwa informasi di portal transparansi diperbarui secara berkala agar data yang tersedia tetap relevan dan dapat dipercaya. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar semua kalangan, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi, dapat memahami dan memanfaatkan portal ini dengan mudah.
“Pemerintah harus memastikan bahwa informasi ini dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat,” tegas Yusuf.
Selain itu, Yusuf berharap edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan portal transparansi terus ditingkatkan. Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih sering mengadakan diskusi terbuka mengenai anggaran daerah, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan dana publik.
Sebagai penutup, Yusuf mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah. “Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kejelasan dan keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah, yang pada akhirnya akan membawa pada tatanan birokrasi yang lebih baik,” tutupnya. (adv/DPRD Kutim)
