JURNALTODAY.CO, BONTANG – Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dinilai masih terbuka lebar. Salah satu peluang yang dinilai dapat dikembangkan berasal dari sektor jasa pengujian laboratorium lingkungan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong pemerintah daerah meningkatkan standar laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar dapat berkembang menjadi layanan profesional yang mampu memberikan kontribusi baru terhadap pendapatan daerah.
Usulan tersebut disampaikan saat rapat pembahasan potensi pendapatan daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Winardi, laboratorium lingkungan tidak semestinya hanya difungsikan sebagai fasilitas pendukung pengawasan, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi unit pelayanan yang memiliki nilai ekonomi.
“Kalau laboratoriumnya sudah memenuhi standar, kenapa tidak dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepada perusahaan? Ini bisa menjadi sumber PAD baru,” ujarnya.
Ia menilai Kota Bontang memiliki keuntungan sebagai kawasan industri yang dihuni berbagai perusahaan dengan kebutuhan pengujian lingkungan yang cukup tinggi. Potensi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan pemerintah dengan menghadirkan laboratorium yang memiliki standar kualitas dan kredibilitas tinggi.
Dengan fasilitas yang memenuhi standar, perusahaan di Bontang diharapkan tidak perlu lagi menggunakan jasa pengujian dari daerah lain.
Selain peningkatan fasilitas, Winardi juga mengusulkan pemerintah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga profesional guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat sertifikasi laboratorium.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar hasil pengujian yang dikeluarkan memiliki daya saing dan memperoleh kepercayaan dari kalangan industri.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas layanan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan PAD dibanding hanya mengandalkan sumber-sumber retribusi yang selama ini berjalan.
“Peluang peningkatan PAD akan semakin besar apabila pemerintah mampu menghadirkan layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat maupun dunia usaha,” katanya.
Selain menyoroti pengembangan laboratorium lingkungan, Winardi juga menilai masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia meminta seluruh perangkat daerah mulai memetakan potensi aset yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru.
“Jangan hanya menunggu pendapatan yang sudah ada. Kita harus berpikir bagaimana aset dan fasilitas yang dimiliki pemerintah bisa menghasilkan nilai ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Bontang melaporkan target pendapatan retribusi tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar. Hingga akhir Mei, realisasinya telah mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
Capaian tersebut melanjutkan tren positif tahun sebelumnya. Pada 2025, target pendapatan sebesar Rp2,4 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp2,8 miliar.
Kepala DLH menjelaskan pendapatan tersebut berasal dari retribusi pelayanan persampahan rumah tangga melalui kerja sama dengan badan daerah terkait, serta retribusi pembuangan sampah langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh perusahaan maupun masyarakat.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Winardi menilai peningkatan PAD tidak boleh berhenti pada sektor retribusi persampahan semata. Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus berinovasi memanfaatkan aset dan fasilitas yang dimiliki agar dapat menghasilkan nilai tambah.
Baginya, langkah tersebut menjadi strategi jangka panjang agar PAD Kota Bontang tidak hanya bergantung pada retribusi konvensional, tetapi juga berasal dari layanan publik yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat.(adv)
