JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Viktor Yuan menilai keterbatasan anggaran pemerintah kota tidak semata disebabkan minimnya sumber pendapatan.
Sejumlah penerimaan daerah, menurutnya, justru mengalami pemotongan dan belum seluruhnya diterima Samarinda.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal Pemkot Samarinda menjadi lebih sempit.
Dampaknya, kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat ikut terbatas.
“Samarinda ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Namun banyak sumber pendapatan yang dipotong oleh pusat, kemudian belum lagi dipotong oleh provinsi dan itu masih tertahan,” kata Viktor (7/10/2026).
Viktor meminta Pemkot Samarinda tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Ia mendorong wali kota memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperjuangkan penerimaan yang menjadi hak daerah.
“Karena itu sumber-sumber pendapatan itulah yang kemudian kami Komisi II meminta kepada Wali Kota untuk bekerja sama, bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan fiskal akhirnya berpengaruh terhadap penentuan program pembangunan.
Pemerintah harus memilih program yang benar-benar mendesak karena kemampuan APBD tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh usulan.
Situasi itu juga dirasakan DPRD ketika menyerap aspirasi masyarakat melalui reses. Dari banyak program yang diusulkan warga, hanya sebagian yang dapat masuk dalam prioritas pembangunan.
“Begitu kita buat 10 program prioritas, ternyata nilai dari usulan-usulan yang kita usulkan itu tidak mencukupi dengan modal yang ada di pemerintah kota. Kemudian akhirnya jadi satu-dua saja yang diakomodir,” katanya.
Viktor menegaskan DPRD tetap akan mengawal aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota.(da/adv)
