Kontribusi Hotel Samarinda Turun Rp34 Miliar, Helmi Sebut Efek Efisiensi

Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah saat menghadiri pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 di Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara, Samarinda, Rabu (7/10/2026).

JURNALTODAY.CO, SAMARINDA –Kebijakan efisiensi anggaran mulai terasa di sektor perhotelan Samarinda. Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menyebut kontribusi hotel hingga September 2026 baru sekitar Rp166 miliar, lebih rendah dibandingkan capaian 2025 yang berada di kisaran Rp200 miliar.

Menurut Helmi, penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya kegiatan pemerintah yang selama ini turut menggerakkan aktivitas hotel. Sejumlah agenda seremonial kini tidak lagi digelar sebagai bagian dari efisiensi.

“Jadi penurunan itu sebenarnya tadi juga sudah disebutkan karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu sementara ditiadakan,” kata Helmi saat menghadiri pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 di Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara, Samarinda, Rabu (7/10/2026).

Ia mengatakan angka kontribusi hingga September 2026 memang menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Target pendapatan tadi sudah disampaikan juga oleh wali kota, dari tahun 2026 ini sampai September dari segi pendapatan kurang lebih Rp166 miliar,” ujarnya.

Helmi berharap kondisi tersebut tidak menghambat perkembangan industri perhotelan di Samarinda.

Bacaan Lainnya

Ia juga menyampaikan selamat atas terbentuknya kepengurusan baru BPC PHRI Samarinda di bawah kepemimpinan Leny Marlina.

“Tadi pertama saya ucapkan selamat dulu atas pelantikannya PHRI yang dipimpin oleh Ibu Leny Marlina. Semoga PHRI semakin maju ke depannya dan bisa bersinergi dengan pemerintah kota Samarinda,” katanya.

Bagi PHRI Samarinda, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan tersendiri. Ketua BPC PHRI Samarinda Leny Marlina mengatakan efisiensi anggaran berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga aktivitas yang berkaitan dengan pemerintah ikut terbatas.

“Tentu dengan kepengurusan yang baru ini, tantangan kami ke depannya itu tidak mudah. Apalagi dengan efisiensi anggaran fiskal, baik secara pusat maupun secara daerah,” ujar Leny.

Karena itu, Leny meminta pengusaha hotel dan restoran mulai memperluas sumber pasar. Ketergantungan terhadap kegiatan pemerintah dinilai perlu dikurangi dengan mengembangkan agenda sendiri.

“Saya mengimbau dan menyerukan kepada seluruh anggota PHRI Kota Samarinda, memang kita jangan terlalu ketergantungan kegiatan-kegiatan kita dengan pemerintah,” tegasnya.

PHRI, kata Leny, akan mendorong anggota membuat kegiatan mandiri untuk menjaga pergerakan sektor perhotelan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Samarinda.

“Coba kita saling berkolaborasi, membangun inovasi. Misalkan kita bikin kegiatan-kegiatan atau event secara mandiri untuk mendatangkan para pengunjung masuk ke Kota Samarinda,” tutupnya.(da/adv)