JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Sekretaris PENA Kalimantan Timur, Alfons menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang dinilai belum menunjukkan capaian kerja nyata yang signifikan setelah satu tahun masa kepemimpinan berjalan.
Dalam pernyataannya, Alfons menilai bahwa harapan besar masyarakat terhadap perubahan dan percepatan pembangunan di Kalimantan Timur belum terjawab secara konkret.
Dia menyebut, berbagai program yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat justru tidak terlihat progres yang jelas, baik dari sisi implementasi maupun dampak langsung di lapangan.
“Sudah satu tahun berjalan, namun masyarakat belum merasakan perubahan yang berarti. Tidak ada terobosan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat kaltim, baik dari sektor ekonomi, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial secara umum,” ujar Alfons.
Ia juga menyoroti arah kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, alokasi anggaran daerah seharusnya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat, bukan justru digunakan untuk kepentingan yang tidak mendesak.
“Salah satu contoh nyata adalah kebijakan renovasi rumah jabatan dengan nilai mencapai Rp25 miliar. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi serta dampak efisiensi, kebijakan seperti ini jelas menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi riil rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Alfons mengkritik kebijakan pemerintah provinsi yang dianggap telah memangkas atau mengalihkan jaminan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok kurang mampu yang sangat bergantung pada jaminan tersebut.
“Jaminan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Ketika itu justru dikurangi atau dialihkan tanpa kejelasan, maka yang terdampak langsung adalah masyarakat kecil. Ini bukan hanya soal kebijakan administratif, tetapi menyangkut hak dasar warga negara,” tambahnya.
Alfons juga menilai bahwa pola komunikasi pemerintah provinsi selama ini belum mencerminkan keterbukaan terhadap kritik publik. Ia menegaskan bahwa kritik yang muncul dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa, merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi.
Terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat, Alfons menyebut hal tersebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Aksi yang akan dilakukan bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan dan kemarahan publik yang sudah lama terpendam. Pemerintah harus melihat ini sebagai alarm serius, bukan ancaman,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi seharusnya membuka ruang dialog yang konstruktif dengan masyarakat, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan-pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Pemprov harus belajar menerima kritik dengan bijak. Jangan membangun narasi yang justru memperkeruh keadaan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi, bukan polemik,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Alfons mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diambil selama satu tahun terakhir, serta menyusun langkah konkret yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Momentum satu tahun ini seharusnya menjadi bahan evaluasi. Pemerintah harus segera berbenah, memperbaiki arah kebijakan, dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak,” tutupnya.(*)
