JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Pendataan terhadap anak yang belum bersekolah dan putus sekolah di Kota Samarinda belum dapat diverifikasi secara menyeluruh. Padahal, hasil pendataan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan jumlahnya mencapai sekitar 6.000 anak dari berbagai jenjang pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan data tersebut dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) bersama sejumlah OPD.
“Hingga kini pemerintah belum dapat memastikan kondisi terbaru dari seluruh anak yang masuk dalam pendataan,” kata Novan.
Menurut Novan, proses validasi belum berjalan karena OPD terkait belum memiliki anggaran untuk melakukan skrining ulang di lapangan.
Akibatnya, data yang ada masih bersifat administratif dan belum menggambarkan kondisi riil.
Ia menjelaskan, angka sekitar 6.000 anak itu berasal dari seluruh jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas.
“Karena itu, pembaruan data penting agar pemerintah mengetahui jumlah pasti anak yang masih berada di luar bangku sekolah,” tegasnya.
Novan menilai validasi lapangan menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan. Selain memastikan akurasi data, proses tersebut juga diperlukan untuk mengetahui penyebab anak tidak bersekolah sehingga penanganan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Menurutnya, tanpa data yang akurat, program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.
Padahal, persoalan anak putus sekolah membutuhkan penanganan lintas sektor, mulai dari pendidikan hingga perlindungan sosial.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Novan, akan mendorong dukungan anggaran bagi OPD yang terlibat dalam pendataan tersebut.
Ia berharap keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan anak yang belum memperoleh hak pendidikannya.
Persoalan itu, kata dia, perlu segera ditangani mengingat pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi oleh negara.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki data yang benar-benar valid sebelum menentukan langkah penanganan.
“Dari data yang dihimpun lintas OPD itu kurang lebih ada 6.000 anak. Saya juga kaget. Tapi mereka belum bisa melakukan skrining ulang karena tidak ada anggaran. Nah, itu yang harus dipastikan. Makanya kami berharap dukungan anggaran bisa diberikan supaya OPD dapat bergerak maksimal,” tutup kata Mohammad Novan Syahronny Pasie.(da/adv)
