DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan keprihatinan terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi ini.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, di Kantor Gubernur Kaltim pada Sabtu (10/5/2025).
Hasanuddin yang akrab disapa Hamas mengungkapkan, berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2024, tercatat 1.002 kasus kekerasan di Kaltim. Dua kota terbesar, Samarinda dan Balikpapan, mencatat jumlah tertinggi.
“Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, khususnya di Samarinda dan Balikpapan. Ini karena jumlah penduduk yang besar,” jelas Hamas.
Namun menurutnya, tingginya jumlah kasus juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, seiring dengan makin terbukanya akses pengaduan.
Hamas menekankan pentingnya perhatian terhadap wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), di mana angka kasus lebih rendah bukan karena nihilnya kejadian, melainkan karena minimnya akses dan infrastruktur yang mempersulit pelaporan.
“Di daerah yang jauh dan terpencil, mungkin kasusnya tidak terungkap karena keterbatasan akses. Kondisi geografis dan infrastruktur yang sulit membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PPPA RI yang telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik untuk program perlindungan perempuan dan anak di 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
“Itu langkah yang baik. Tinggal bagaimana mekanismenya dilaksanakan lebih lanjut,” tutup Hamas.(Dp/Adv/Dprdkaltim)
