Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan permintaan evaluasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi terkait program Rumah Layak Huni (RLH) yang dibiayai melalui Corporate Social Responsibility (CSR), menyuarakan kekhawatiran terhadap rumah-rumah yang berlokasi jauh dari sumber dana CSR.
Muhammad Udin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyoroti keberadaan rumah-rumah yang memerlukan perbaikan, namun berada di luar jangkauan perusahaan yang menyumbangkan dana CSR.
“Beberapa rumah yang memerlukan perbaikan terletak di wilayah yang tidak terjangkau oleh perusahaan,” ujar Udin pada Selasa (24/10/2023).
Udin mengevaluasi nasib masyarakat yang jauh dari perusahaan, menekankan bahwa banyak di antara mereka yang mungkin tidak mendapat manfaat dari program ini.
Ia memandang perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap kasus semacam ini.
“Ada sekitar 5.135 rumah yang terlibat dengan 10 perusahaan dalam program RLH. Ini menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh perusahaan yang terlibat,” tegasnya.
Selain itu, Udin mengapresiasi upaya Gubernur sebelumnya dalam program RLH yang mulai menunjukkan hasil positif. Namun, ia menekankan pentingnya Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dengan membangun komunikasi yang kuat dengan lembaga legislatif demi kesuksesan program-program ini. (Adv)
