Dua Koperasi Merah Putih di Samarinda Rampung, Celni Ingatkan Pengelolaan Jangan Bermasalah

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari.

JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Dua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Samarinda dipastikan telah rampung dibangun 100 persen. Pemerintah dan DPRD berharap koperasi tersebut mampu memperkuat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan dua koperasi yang telah selesai berada di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang.

“Saat ini dari 59 kelurahan, ada 21 lokasi koperasi yang sedang dalam tahap pembangunan. Sementara dua lainnya sudah selesai 100 persen,” kata Celni saat menghadiri peresmian KDKMP Kelurahan Harapan Baru (16/5/2026).

Menurutnya, keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Ia menyebut KDKMP nantinya tidak hanya menyediakan pasar sembako murah, tetapi juga layanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan dengan harga terjangkau.

“Tentu ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Celni menegaskan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional agar program yang digagas pemerintah pusat tersebut dapat berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia juga meminta pengelola koperasi melibatkan masyarakat lokal, termasuk dalam perekrutan tenaga kerja maupun pengelolaan operasional sehari-hari.

“Kita harapkan pekerja ataupun manajer yang bertugas nantinya merupakan masyarakat lokal dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Selain itu, DPRD Samarinda juga akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas regulasi operasional koperasi, termasuk memastikan keterlibatan petani lokal dalam rantai distribusi kebutuhan pokok.

Menurut Celni, hasil pertanian masyarakat harus bisa terserap maksimal dengan harga yang tetap menguntungkan petani tanpa memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

“Jangan sampai harga di tingkat petani rendah, tapi di masyarakat justru tinggi. Ini yang harus dijaga agar ekosistem ekonominya berjalan sehat,” demikian Celni.(da/adv)