SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – DPRD Kota Samarinda mengadakan rapat koordinasi pada Rabu (12/3/2025) untuk membahas langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Samarinda dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, bersama jajaran Wakil Ketua DPRD, pimpinan fraksi, Ketua Komisi II, tenaga ahli Komisi II, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten III, Plt Inspektur, Kepala Bapperida, Kepala BPKAD, dan anggota Tim TAPD.
Helmi Abdullah menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif. Ia menekankan bahwa Komisi II DPRD memiliki peran utama dalam mengawal proses efisiensi ini agar berjalan sesuai rencana.
“Rapat ini penting karena menyangkut pembahasan anggaran. Nantinya DPRD bersama pihak pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut pola sistem efisiensi ini karena ada 30 OPD yang menjadi bagian dari APBD, termasuk DPRD Kota Samarinda,” ujar Helmi Abdullah.
Namun, hingga rapat berakhir, belum ada keputusan spesifik terkait pengurangan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Helmi menyebutkan bahwa pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam waktu dekat antara Komisi II dan pemerintah daerah.
“Tadi dalam rapat belum ada OPD yang dipotong, sehingga belum ada angka pasti terkait pemotongan anggaran. Mungkin dalam waktu dekat ini, malam ini atau besok, Komisi II akan berdiskusi dengan pihak pemerintah untuk menentukan detailnya,” tambahnya.
Helmi juga menyoroti beberapa pos anggaran yang berpotensi untuk dikurangi, seperti biaya perjalanan dinas dan belanja rutin. Meski demikian, rincian pemotongan anggaran di setiap OPD masih menunggu keputusan akhir dari hasil diskusi lanjutan.
Terkait penggunaan dana hasil efisiensi tersebut, Helmi memastikan bahwa anggaran yang berhasil dihemat akan dialokasikan kembali untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. “Dana hasil efisiensi itu akan dibelanjakan lagi untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang menyangkut kesejahteraan. Nantinya akan ada alokasi yang diatur secara teknis sesuai kebutuhan program, termasuk mendukung program nasional,” tutupnya. (yg/adv)
