Jurnaltoday.co – DPMD Kukar punya alasan jelas tak mau buru-buru dalam menerapkan digitalisasi BUMDES, karena pada dasarnya banyak yang harus dipertimbangkan di dalamnya.
Yang mana, untuk mulai menerapkan digitalisasi maka harus diikuti dengan kondisi lapangan yang mendukung, kemudian kesiapan masing-masing desa yang tentu jumlahnya tidak sedikit. Dan saat ini DPMD pun masih mengkaji rencana digitalisasi pelayanan BUMDes ini.
“Kami mau melihat kesiapan desa dulu, kalau belum siap berarti belum bisa dijalankan. Jadi kami belum berani terapkan aplikasi BUMDes,” kata Kepala DPMD Kukar, Arianto.
Untuk saat ini, setidaknya ada 193 BUMDES aktif yang mempunyai kapasitas teknisi dan sumber daya yang memadai dalam mengelola sistem digital secara optimal.
Untuk itu, DPMD lebih memilih Melaku pendekatan bertahap dan mengutamakan pembinaan terlebih dahulu.
Ketua Arianto, menyebut jika DPMD Kukar memiliki pengalaman serupa, yang mana aplikasi yang dikembangkan tanpa kajian menyeluruh acap kali tidak berlanjut.
Untuk itu, perlu disesuaikan dahulu dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan implementasi di tingkat desa sebelum merancang sistem digital baru.
“Belum, kalau dipaksakan tapi belum butuh khawatir tidak jalan. Kita tidak mau menghadirkan aplikasi tapi Cuma formalitas tanpa manfaat,” sebutnya.
Dirinya menegaskan bahwa, nantinya digitalisasi bakal tetap menjadi arah pengembangan pelayanan desa dan BUMDes, hanya saja pelaksanaannya harus relevan dengan kondisi dan kesiapan dari masyarakat desa.
“Jangan sekadar punya aplikasi, tapi aplikasinya harus bisa digunakan dan membawa manfaat.” tegasnya.
Dan saat ini pun DPMD Kukar masih mengandalkan aplikasi yang terbukti berjalan efektif, seperti Siskeudes dan Si Pacarkuda untuk urusan keuangan desa.
