Jurnaltoday.co – Pada 7 Mei 2025 dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa atau DPMD Kukar meminta badan permusyawaratan desa (BPD) untuk memaksimalkan perannya dalam mengawasi kinerja dari pemerintah desa.
Dalam hal ini, Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwasanya BPD bisa dengan mengumpulkan serta menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas kemudian menyepakati peraturan bersama kepala desa.
“BPD harus dimaksimalkan untuk melakukan pengawalan pembangunan di desa, aspirasi warga juga harus diserap,” ujar Arianto.
Dirinya juga menambahkan, jika ada kelalaian yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa, maka DPMD Kukar akan melakukan tindakan tegas.
“Jadi mekanismenya kalau ada kelalaian yang diakukan pihak desa, kita tak bisa langsung menindak, kecuali ada hal fatal melanggar hukum maka akan ditindak tegas dengan pemberhentian,” ungkapnya.
Bahkan Arianto, juga menegaskan bahwa saat ini masih belum ada laporan atas kinerja dari pemdes yang sampai melakukan kesalahan fatal.
“Kami juga apresiasi tugas BPD yang sudah berjalan baik, maksimalkan perannya, serap aspirasi masyarakat, awasi kerja pemdes” ujar Arianto.
Dirinya juga sangat berharap, dengan adanya petan dari BPD dalam mengawasi kegiatan mereka pemdes, mama proses pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih baik lagi, dengan begitu manfaatnya pun dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
