JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mempertanyakan belum adanya program beasiswa daerah yang dibiayai melalui APBD Kota Samarinda.
Menurutnya, bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa asal Samarinda, terutama yang berprestasi maupun kurang mampu, sudah seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kota.
“Idealnya beasiswa itu harus ada. Paling tidak untuk mahasiswa kita yang berasal dari Samarinda yang memiliki prestasi,” kata Anhar (13/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan usulan mengenai program beasiswa daerah sudah beberapa kali disampaikan DPRD.
Namun, keputusan terkait besaran anggaran dan kemampuan keuangan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pihak yang menyusun APBD.
“Kami kan sekadar mengusulkan, tetapi yang menghitung kemampuan keuangan daerah serta asumsi pendapatan kita dari tahun ke tahun itu adalah pihak eksekutif,” ujarnya.
Menurut Anhar, Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sudah semestinya memiliki program beasiswa yang dibiayai APBD.
Program tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Ia juga menegaskan belum adanya beasiswa daerah bukan karena DPRD tidak pernah mengusulkan, melainkan bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan prioritas anggaran.
Saat ditanya soal komitmen PDI Perjuangan terhadap program tersebut, Anhar mengatakan partainya telah memiliki rancangan kebijakan di bidang pendidikan.
Namun, program itu baru bisa direalisasikan apabila PDI Perjuangan mendapat mandat memimpin pemerintahan.
“Sebenarnya jangan tanya saya. Kalau saya wali kotanya, baru tanyakan itu dan saya pasti akan jawab serta eksekusi. Perlu saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan ini belum berkuasa, belum pernah mendudukkan kader sebagai wali kota maupun gubernur di Kaltim ini,” katanya.
Anhar mengklaim PDI Perjuangan telah memiliki cetak biru pembangunan di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dibilang pro, kami sudah punya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa kami sudah memiliki blueprint tentang itu semua. Namun syaratnya, jadikan dulu wali kota dari PDI Perjuangan,” tegasnya.
Disinggung mengenai Kabupaten Kutai Timur yang telah menjalankan program beasiswa daerah, Anhar mengatakan Samarinda memang perlu memiliki program serupa.
Meski demikian, ia berharap pemerintah tidak sekadar menyalin kebijakan dari daerah lain.
“Memang seharusnya ada. Namun saya tidak mau bicara atau meniru Kutim. Jangan sampai kita selalu menjadi plagiat, menjiplak ke sana kemari lalu dibanding-bandingkan. Samarinda ini harus memiliki karakter dan program kerja mandiri yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat kita sendiri,” tutup Anhar.(da/adv)
