BOGOR – H M Agus Hari Kesuma (AHK), Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), menekankan pentingnya penerapan lima program prioritas nasional oleh seluruh pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Rakornas tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai tujuan “Indonesia Emas 2045.”
“Kami menyesuaikan saja karena itu mandatori, sebuah keharusan,” kata Agus. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan lima program prioritas ini bukan hanya sebagai panduan, tetapi sebagai keharusan untuk membangun fondasi nasional yang kuat.
Rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” ini menyoroti isu-isu strategis, termasuk stabilitas keamanan jelang Pilkada serentak 2024. Agus menegaskan bahwa menjaga stabilitas politik selama proses Pilkada menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Diharapkan agar pemerintah daerah turut menjaga stabilitas keamanan di Pilkada 2024,” tambahnya.
Fokus Lima Program Prioritas
- Ketahanan Pangan: Penguatan sektor pertanian dan perikanan untuk mengatasi ancaman krisis pangan.
- Ketahanan Energi: Mendorong kemandirian energi dengan mengembangkan energi terbarukan.
- Hilirisasi: Peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi guna menciptakan lapangan kerja.
- Perumahan: Program penyediaan hunian layak bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Makanan Bergizi: Menjamin ketersediaan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup.
Agus menegaskan bahwa kelima program tersebut adalah pilar penting untuk memastikan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya dirancang untuk menciptakan stabilitas, tetapi juga untuk membangun pondasi yang kuat menuju satu abad kemerdekaan Indonesia.
Rakornas ini dihadiri oleh menteri-menteri dan pejabat tinggi, seperti Menkopolkam Budi Gunawan, Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah.
Stabilitas politik juga menjadi perhatian utama, terutama mengingat Pilkada serentak yang akan datang. Agus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelancaran proses demokrasi dan stabilitas politik.
