JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Program bantuan biaya administrasi pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Kalimantan Timur mulai berjalan pada 2025. Namun hingga penghujung tahun, realisasi pengajuan masih jauh di bawah kuota yang disiapkan pemerintah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, A M Fitra Firnanda, mengatakan hingga saat ini terdapat 100 pemohon yang sudah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk lolos akad kredit di bank dan verifikasi di dinas.
“Yang sudah terdaftar dan kami ajukan ada 100 pemohon yang lolos akad kredit dan lolos verifikasi di Dinas PU. Sekarang sedang dalam proses pengajuan untuk pembuatan SK Gubernur,” kata Firnanda di Samarinda. Sabtu (22/11/2025).
Selain itu, terdapat 40 permohonan lain yang masih dalam evaluasi, sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen dari pihak bank.
Firnanda menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan kuota hingga 1.000 penerima untuk tahun 2025. Namun jumlah permohonan yang masuk masih jauh dari target.
“Kuota yang kita sediakan seribu. Masalahnya terserap atau tidak nanti oleh para pembeli rumah, ini kita tunggu. Yang penting mereka harus akad kredit dulu di bank, baru diserahkan ke kami untuk diverifikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar termasuk kategori MBR dan masuk dalam kriteria bantuan.
Selain pemeriksaan bank, dinas juga melakukan pengecekan ulang data pemohon.
“Verifikasi meliputi kesesuaian apakah benar dia MBR, berapa penghasilannya, meskipun itu sudah diperiksa bank. Kami memastikan apakah dananya masih tersedia atau sudah melebihi kuota,” jelas Firnanda.
Ia menegaskan, apabila terjadi kelebihan kuota—misalnya pemohon mencapai 1.500 orang—maka sisa yang belum tertampung akan dialihkan ke periode berikutnya.
“Jangan sampai kita sediakan seribu, yang masuk seribu lima ratus, kan berarti lima ratus sisanya dibayarkan di periode berikutnya,” katanya.
Menanggapi rendahnya permohonan bantuan, Fiirnanda mengakui tren pembelian rumah memang mengalami penurunan. Namun ia belum bisa memastikan apakah hal itu terkait kondisi ekonomi.
“Kalau bicara global, itu mesti dilakukan penelitian. Saya tidak berani berspekulasi,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya serapan kuota bukan berarti program tidak berjalan. Sebab pihaknya masih menunggu proses dari bank sebagai pintu awal kelayakan pemohon.
Firnanda memastikan tidak ada dana yang hilang apabila kuota tidak terpenuhi hingga akhir 2025. Pemerintah justru sudah menyiapkan peningkatan kuota untuk tahun berikutnya.
“Kalau misalnya tidak terserap, ya tahun depan ada lagi. Tahun depan malah kita alokasikan dua ribu,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan kuota.
“Yang penting jangan sampai nanti masyarakat sudah banyak membeli rumah, MBR sudah pada ambil unit, tapi Pemprov tidak menyediakan dukungan. Jadi kami siapkan ruang yang cukup,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
