Pemprov Kaltim Pastikan Program Gratispol Aman di Tengah Penyesuaian Anggaran

Foto : Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni/HYI/Jurnaltoday.co

JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa program pendidikan gratis bagi mahasiswa tetap aman meskipun terjadi penyesuaian anggaran daerah untuk tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni usao rapat dengan DPRD Kaltim, Senin (17/11/2025).

Sri menekankan bahwa program Gratispol, yang menanggung UKT mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8, menjadi prioritas utama dan tidak akan terpengaruh oleh penurunan anggaran lainnya.

“Bagaimana bagian pendidikan? Pendidikan gratis aman. Program yang lain mungkin hanya volumenya yang disesuaikan, tapi pendidikan Gratispol untuk mahasiswa semester 1 sampai semester 8 tahun depan tetap aman. Sudah kita proyeksikan,” ujar Sri.

Menurut Sri, pencairan dana untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah selesai, sementara untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih dalam proses. Beberapa kendala administratif masih menjadi perhatian, seperti kelengkapan data rekening mahasiswa, keaktifan mahasiswa, serta dokumen administrasi yang belum lengkap.

“Untuk PTS, ada beberapa yang bermasalah dengan rekeningnya, ada yang kurang aktif, atau administrasinya belum lengkap. Setelah semua kelengkapan ini terpenuhi, proses pencairan akan segera dilakukan.”

Sri juga memastikan bahwa besaran anggaran untuk program pendidikan gratis tetap diperhitungkan secara matang, meski terjadi penyesuaian anggaran di sektor lain.

“Saya lupa besarannya tadi, sekitar Rp44 miliar, tapi nanti kami cek lagi. Yang jelas semua mahasiswa yang berhak akan mendapatkan manfaatnya,” katanya.

Sri menegaskan bahwa meski ada pengurangan anggaran pada beberapa sektor, prioritas pendidikan tetap menjadi fokus utama Pemprov Kaltim. Hal ini dilakukan untuk memastikan akses pendidikan tinggi bagi seluruh pemuda Kalimantan Timur tetap terjamin.

“Semua mahasiswa, baik di PTN maupun PTS, yang memenuhi persyaratan administrasi, akan tetap mendapatkan dukungan. Ini bentuk komitmen Pemprov untuk mendukung pendidikan tinggi di daerah,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)