JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan adanya penyesuaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026, menyusul penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, di Samarinda, Senin (17/11/2025).
Sri menjelaskan bahwa TKD Kaltim mengalami pemangkasan sekitar Rp6,1 triliun, sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pada struktur pendapatan, terutama pada komponen Pendapatan Keuangan Daerah (PKD).
“Penyesuaian pendapatan itu yang kita lakukan adalah pada PKD. Karena TKD kita berkurang 6,1 triliun, maka penyesuaian pendapatan kita juga harus ikut berkurang. Jadi PAD tetap, dan nanti penyesuaiannya dilakukan pada perubahan 2026 untuk komponen di luar TKD,” ujar Sri.
Menurut dia, pemerintah daerah masih menunggu kejelasan mengenai besaran final pemotongan PKD dari total penurunan TKD yang telah diumumkan pemerintah pusat.
“Sejauh ini belum ada kepastian berapa besar potongan PKD dari total 6,1 triliun. Yang jelas, untuk TKD kita hanya menerima sekitar 3,3 persen dari total nasional,” katanya.
Meski arus fiskal mengalami penurunan tajam, Sri menegaskan bahwa program prioritas pemerintah daerah tidak akan dihentikan. Namun, beberapa program akan mengalami penyesuaian volume pelaksanaan.
“Program prioritas tetap kita utamakan. Tapi otomatis belanja penunjang akan terdampak. Dengan pengurangan 6 triliun, tentu ada penyesuaian di sejumlah kegiatan,” ujarnya.
Beberapa program yang berpotensi dikurangi volumenya antara lain program pelayanan sosial, pembiayaan kegiatan rumah ibadah, serta program non-esensial lain yang tidak termasuk prioritas pembangunan.
Sri mencontohkan program bantuan keberangkatan umrah gratis yang akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Misalnya program umrah gratis. Kalau tahun ini targetnya beberapa ratus orang, maka tahun depan mungkin tidak sampai sebanyak itu. Programnya tetap jalan, tapi volumenya yang dikurangi,” kata Sekda.
Sri menambahkan, penyesuaian APBD 2026 tidak hanya dilakukan pada pendapatan, namun juga pada belanja yang dianggap tidak mendesak.
“Kita tetap menjaga program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pangan. Belanja penunjang, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan hal-hal administratif tentu akan diefisienkan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berupaya menyusun rencana fiskal yang tetap stabil dan berpihak pada masyarakat, meski menghadapi penurunan fiskal terbesar dalam lima tahun terakhir.
“Kita bertahap menyesuaikan. Hari ini kita laporkan pendapatan, besok ada pembahasan lain. Semua disusun bertahap dan terukur agar pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
