JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan memanfaatkan data keluarga risiko stunting secara terperinci per desa dan kelurahan. Strategi ini diharapkan bisa menargetkan intervensi sesuai kebutuhan di lapangan sehingga program penanganan stunting tidak bersifat parsial.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pemetaan keluarga risiko stunting dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data yang diperoleh bersifat “by name by address”, sehingga setiap keluarga yang memiliki risiko stunting dapat ditangani secara spesifik.
“Data keluarga risiko stunting ini ada di desa dan kelurahan. Jadi dipetakan, mana keluarga risiko stuntingnya, dan bagaimana penanganannya. Karena keluarga risiko stunting itu ada yang bukan karena miskin, tapi pola asuh dan pola makan. Nah, ini berbeda pendekatannya,” ujar Sri Wahyuni usai Rapat Koordinasi (RAKOR) Tim Percepatan Penanganan Stunting Kaltim di Samarinda, Selasa (18/11/2025).
Menurut Sri, pemetaan yang sistematis memungkinkan perangkat daerah terkait melakukan intervensi yang tepat sasaran. Contohnya, di Kutai Kartanegara (Kukar), pemetaan per desa sudah menunjukkan hasil yang baik, dengan data diberi kode warna sesuai jenis intervensi yang diperlukan.
“Kalau data ini sudah tersedia, intervensi dari perangkat daerah terkait bisa sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi tidak parsial, tidak hanya turun dari dinas terkait, tetapi berbasis pada kebutuhan nyata keluarga risiko stunting,” jelasnya.
RAKOR Tim Percepatan Penanganan Stunting di Kaltim dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim, sementara di tingkat kabupaten/kota, dipimpin oleh wakil bupati atau wakil wali kota.
Sri menambahkan, selama dua tahun terakhir, sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim menunjukkan penurunan angka stunting. Namun, masih ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan, seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU), sementara Kukar menjadi satu-satunya kabupaten yang berhasil menurunkan angka stunting di bawah rata-rata nasional.
“Selain komitmen kepala daerah, kunci keberhasilan adalah data yang tersistem dengan baik dari level tapak, desa, dan kelurahan. Data ini memungkinkan kita memantau keluarga risiko stunting agar tidak menjadi stunting baru,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa fokus Pemprov tidak hanya pada anak yang sudah terdata stunting, tetapi juga pada keluarga yang berisiko, terutama balita yang belum mencapai usia lima tahun. Intervensi pada kelompok ini diharapkan dapat mencegah munculnya kasus stunting baru.
“Kalau anak sudah usia lima tahun, dia keluar dari data stunting. Tapi keluarga risiko stunting baru harus diintervensi supaya tidak menjadi stunting. Ini yang menjadi perhatian utama kami,” jelas Sri Wahyuni.
Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan, dengan strategi berbasis data dan koordinasi lintas sektor, angka stunting di daerah dapat ditekan secara signifikan. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi edukasi pola asuh, pemberian gizi seimbang, pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, serta sinergi antarinstansi.
“Penanganan stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tapi memerlukan keterlibatan semua OPD dan masyarakat. Dengan data yang baik, intervensi bisa lebih tepat sasaran, dan target penurunan stunting Kaltim bisa tercapai,” pungkasnya (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
