JURNALTODAY.CO, SAMARINDA –Bangunan Pasar Pagi Samarinda yang kini tampil lebih modern dinilai belum mampu mengembalikan geliat ekonomi pedagang.
DPRD Samarinda menilai aktivitas perdagangan masih belum berjalan maksimal karena sejumlah kios belum terisi dan kunjungan pembeli masih rendah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi mengatakan, persoalan utama yang dihadapi pedagang bukan lagi soal fasilitas bangunan, melainkan bagaimana membuat pasar tersebut kembali menjadi pusat transaksi masyarakat.
Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan perputaran ekonomi di dalam pasar belum sesuai harapan. Pedagang masih mengeluhkan pendapatan yang belum mampu menutup modal usaha.
“Masalah yang menjadi persoalan bagi pedagang, mereka mengeluhkan penjualan masih sepi dan perekonomian belum berputar antara modal dan pendapatan,” kata Iswandi, Kamis (27/8/2026).
Ia menyebut, pemerintah daerah bersama DPRD perlu mengevaluasi kembali konsep Pasar Pagi. Sebab, pembangunan fisik yang megah tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan konsep perdagangan yang mampu menarik masyarakat datang.
“Sudah kami sampaikan kepada Dinas Perdagangan bahwa fungsi perdagangannya belum berjalan,” ujarnya.
Komisi II DPRD Samarinda dalam waktu dekat akan menggelar forum group discussion (FGD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk mencari formula pengelolaan Pasar Pagi ke depan.
Iswandi menilai Pasar Pagi membutuhkan konsep yang lebih fleksibel dan menyesuaikan karakter masyarakat Samarinda.
Salah satu opsi yang muncul yakni mengubah fungsi sejumlah area agar tidak hanya berfokus pada perdagangan tradisional.
“Misalnya lantai bawah tidak hanya untuk dagangan basah, bisa dikaji untuk kuliner, penjualan kue, atau dibuat ruang usaha seperti kafe,” jelasnya.
Namun, perubahan konsep tersebut harus melalui kajian agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pedagang yang sudah berjualan di dalam pasar.
Menurut Iswandi, masukan dari pedagang menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan Pasar Pagi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dalam menjalankan perubahan konsep tersebut.
“Kita harus mendengar pedagang, praktisi, penggiat ekonomi kreatif, dan pihak lainnya. Jangan sampai mengubah sesuatu tetapi malah menimbulkan masalah baru,” demikian Iswandi.(da/adv)
