JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Kota Samarinda masih mengalami kekurangan sekitar 500 guru untuk jenjang SD dan SMP. Kondisi tersebut mendorong munculnya usulan agar pemerintah daerah merekrut tenaga pendidik melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai alternatif di tengah terbatasnya penerimaan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan skema tersebut dinilai menjadi pilihan yang paling memungkinkan karena proses rekrutmen ASN maupun PPPK kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sekarang kan kita mau rekrut ASN sudah tidak bisa. Metode yang memungkinkan maka PJLP. Kita masih kekurangan 500 guru untuk tingkat SD dan SMP di Samarinda,” kata Novan, Selasa (7/7/2026).
Melalui mekanisme PJLP, tenaga pendidik direkrut menggunakan anggaran daerah sehingga pemerintah memiliki ruang untuk memberikan penghasilan yang lebih layak dibandingkan skema yang selama ini diterapkan.
Novan mengatakan masih banyak guru honorer yang bertahan mengajar meski menerima penghasilan di bawah standar.
Sebagian besar pendapatan mereka masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).
“Kita minta diusulkan melalui metode PJLP agar pendapatan mereka dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jangan pendapatan hanya di bawah satu juta per bulan, kasihan mereka,” jelasnya.
Menurutnya, jika skema tersebut diterapkan, penghasilan guru honorer dapat disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK), sehingga kesejahteraan tenaga pendidik ikut meningkat.
Usulan penerapan PJLP itu selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran daerah.
“Jadi pembayaran dari pengadaan ini menggunakan APBD. Selama ini kan kita menggunakan BOSDA dan BOSNAS. Upah yang didapatkan guru honorer kecil sekali,” tutup Novan.(da/adv)
