JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Penerapan layanan publik berbasis digital di Kota Samarinda dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.
Hingga kini, sistem digitalisasi baru diterapkan di tingkat kecamatan, sementara pelayanan di kelurahan masih didorong untuk segera terintegrasi.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Samarinda dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda yang mengulas evaluasi program kerja, realisasi anggaran, hingga rencana kegiatan tahun anggaran 2027.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan pengembangan digitalisasi perlu dipercepat karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sistem digitalisasi sampai ke kelurahan-kelurahan. Hari ini kan baru berada sampai di tingkat kecamatan. Itu yang kami dorong kepada Diskominfo dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,” kata Ronal (7/7/2026).
Selain membahas pengembangan sistem digital, pertemuan tersebut juga mengevaluasi capaian program dan serapan anggaran Diskominfo hingga memasuki triwulan III.
Menurut Ronal, evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap program yang telah dijalankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Tak hanya itu, Komisi I juga mulai membahas proyeksi program dan kebutuhan anggaran Diskominfo pada 2027.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah efektivitas penggunaan anggaran di bidang komunikasi dan publikasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Diskominfo menyampaikan bahwa penguatan digitalisasi menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Samarinda.
Ronal berharap program tersebut mendapat dukungan anggaran yang memadai sehingga perluasan layanan digital hingga tingkat kelurahan dapat segera direalisasikan.
“Mereka harus berupaya meyakinkan TAPD agar program yang berkaitan dengan pelayanan publik ini bisa dioptimalkan. Yang terpenting, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari sistem yang dibangun,” pungkasnya.(da/adv)
