JURNALTODAY.CO, BONTANG – Komisi B DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam menyampaikan target PAD Kota Bontang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp371 miliar. Sementara sektor retribusi daerah ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp128 miliar.
“Untuk retribusi daerah, target murni kita Rp128 miliar. Secara keseluruhan PAD kita ditargetkan Rp371 miliar,” ujar Rustam dalam rapat.
Selain membahas target pendapatan, Komisi B juga menyoroti potensi peningkatan PAD melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya yang berada di kawasan PT Badak. Menurut Rustam, potensi tersebut dinilai cukup strategis dan berpeluang memberikan tambahan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Pihaknya pun berencana memperjuangkan persoalan tersebut ke Direktorat Keuangan agar pengelolaan PBB di kawasan tersebut dapat lebih menguntungkan daerah.
“Kita akan berjuang ke Direktorat Keuangan terkait pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah PT Badak. Kalau kita bisa mengelola PBB yang ada di sana, insyaallah PAD kita bisa semakin besar lagi,” katanya.
Rustam menilai sejumlah daerah lain telah berhasil mengoptimalkan sektor pajak serupa. Karena itu, ia berharap upaya tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak agar potensi pendapatan yang ada tidak terlewatkan.
Dalam pembahasan itu, Komisi B juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan prognosis atau perhitungan capaian pendapatan sebagai bahan evaluasi. Langkah itu dinilai penting mengingat tahun anggaran 2026 telah memasuki pertengahan tahun.
“Sekarang sudah bulan enam, kita akan hitung semua capaian dari 16 OPD termasuk kecamatan. Kalau ada perubahan, harus segera dipersiapkan karena pembahasan anggaran membutuhkan prognosis,” jelasnya.
Sementara itu, capaian retribusi daerah saat ini masih dinilai belum maksimal. Dari target Rp128 miliar yang ditetapkan, realisasi sementara baru mencapai sekitar Rp46 miliar atau sekitar 34 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi B DPRD Bontang. Rustam berharap seluruh OPD dapat bekerja lebih optimal dalam mengejar target yang telah ditetapkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang turut mempengaruhi aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bergerak agar target PAD bisa tercapai,” pungkasnya.(adv)
