JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Di tengah tekanan meningkatnya jumlah lulusan SMP dan kebutuhan ruang belajar yang semakin mendesak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyusun peta besar pembangunan sekolah menengah atas dan kejuruan untuk tahun 2026.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Jasniansyah, berbicara gamblang mengenai prioritas dan tantangan pembangunan SMA tahun depan.
“Sejujurnya, 2026 kita akan melakukan beberapa pembangunan sekolah. Yang pertama di Balikpapan, ada SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Kebutuhan di Balikpapan itu luar biasa. Disparitas antara lulusan SMP dengan daya tampung SMA masih besar,” ujarnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025).
Balikpapan menjadi titik krusial dalam perencanaan, terutama karena pertumbuhan penduduk dan perpindahan keluarga pekerja ke kota itu terus meningkat dalam dua tahun terakhir.
Ruang belajar makin terbatas, sementara murid baru datang dalam jumlah besar setiap tahun.
“Balikpapan itu tantangan terbesar. Lulusan SMP jauh lebih banyak daripada daya tampung SMA/SMK negeri. Karena itu dua sekolah baru di kota tersebut menjadi prioritas,” ucap Jasni.
Di luar Balikpapan, peta kebutuhan pendidikan menampilkan pola yang sama: bertambahnya penduduk tidak diimbangi penambahan sekolah negeri.
“Yang kedua ada di Kutai Timur, di Sangatta, yaitu pembangunan SMA 2 Sangatta Selatan. Kemudian di Berau kami merencanakan SMA 16 dan 17 Berau. Lalu di Kutai Kartanegara, tepatnya Tenggarong, ada SMA 4 Tenggarong,” katanya.
Usulan pembangunan tersebut, menurutnya, bukan sekadar rencana teknis, melainkan respons langsung terhadap permintaan masyarakat.
“Inisiasi masyarakat itu harus kita fasilitasi. Mereka yang mengusulkan, dan kita yang berkewajiban menjalankan,” kata dia.
Namun di balik daftar panjang lokasi yang membutuhkan sekolah baru, Jasni mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak bisa memuaskan semua kebutuhan sekaligus.
“Kita harus realistis. Kondisi fiskal tidak memungkinkan itu semua terbangun sekaligus. Kita harus berdiskusi bagaimana agar pembangunan tetap berjalan, meski bertahap,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai gambaran anggaran, Jasni tidak memberikan angka pasti. Ia menjelaskan bahwa variabel geografis membuat perhitungan biaya pendidikan di Kaltim tidak bisa disamaratakan.
“Tidak bisa dihitung secara parsial. Kalimantan Timur itu tiap kabupaten/kota berbeda. Ada yang lokasinya datar, ada yang berkontur bukit. Ada yang tanahnya mudah dibangun, ada yang perlu penataan khusus. Semua ini berpengaruh pada perencanaan dan besaran anggarannya,” jelasnya.
Meski begitu, ia memberikan indikasi berdasarkan pengalaman pembangunan sekolah beberapa tahun terakhir.
“Kalau berkaca dari beberapa tahun sebelumnya, kita membutuhkan sekitar Rp25 miliar untuk satu sekolah dengan catatan lahannya bagus dan siap bangun,” tuturnya.
Itu pun belum termasuk kebutuhan fasilitas pendukung, sarpras laboratorium, atau penataan kawasan sekolah.
Jasni menegaskan bahwa perencanaan dilakukan secara matang agar tidak mengorbankan kualitas maupun pemerataan pendidikan.
“Yang penting bagaimana kebutuhan masyarakat bisa terjawab, meski bertahap. Kita ingin semua wilayah merasakan kehadiran negara lewat pendidikan,” pungkasnya.(HYI/Adv/DiskominfoKaltim)
