Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada Selasa, 14/5/2024, di Gedung I-LAB Universitas Mulawarman.
Acara ini dihadiri oleh Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dan Wakil Ketua Komisi IV, Sani Bin Husain, yang membahas berbagai permasalahan sosial yang menjadi fokus utama dalam pembangunan ketahanan keluarga di kota tersebut.
Dalam uji publik ini, Sri Puji Astuti menyoroti masalah sosial seperti kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan yang masih menjadi penyebab utama kemiskinan di Samarinda.
“Regulasi pembangunan ketahanan keluarga menjadi fokus penting di Komisi IV DPRD, terutama dalam menghadapi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing,” jelas dirinya.
Diskusi juga menyoroti data yang diperoleh selama rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja yang menunjukkan adanya masalah yang tidak tercatat dengan baik. Salah satu masalah yang signifikan adalah tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Samarinda.
Dari data Dinas Kesehatan, terlihat bahwa meskipun sanitasi mulai membaik, kasus diare masih tinggi, dan pengetahuan tentang gizi di masyarakat masih minim.
“Masalah seperti kekurangan gizi, stunting, dan tingginya angka perceraian menunjukkan perlunya tindakan konkret,” imbuhnya.
Sri Puji Astuti menekankan bahwa pendidikan dan pengetahuan merupakan kunci utama dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama mitra kerja berkomitmen untuk mencari solusi dan mengimplementasikan Raperda ini demi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Samarinda.(Adv/ DPRD Kota Samarinda)
