DPRD KALTIM, JURNALTODAY.COM – Proyek peningkatan jalan poros dua jalur antara Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser kembali disorot DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menilai keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Pembangunan jalan poros dua jalur antara PPU dan Paser ini adalah langkah strategis. Namun, perlu ada kesamaan visi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).
Menurut Baharuddin, sinergi tak cukup hanya dalam bentuk pernyataan politik.
Harus ada koordinasi teknis, penganggaran bersama, dan pelibatan masyarakat terdampak.
Ia menekankan pentingnya peran semua pihak untuk mempercepat dan memastikan kualitas pelaksanaan proyek.
“Koordinasi yang baik akan menentukan keberhasilan proyek ini,” tegas politisi dari Dapil PPU-Paser tersebut.
Jalan ini disebut sebagai tulang punggung mobilitas dan distribusi barang antarwilayah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi lokal, apalagi menjelang beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Lonjakan kendaraan ke depan harus diantisipasi.
Jalan dua jalur dianggap mendesak untuk mencegah kemacetan dan mempercepat distribusi logistik.
Peningkatan akses juga akan memperluas peluang bagi pelaku UMKM dan menurunkan biaya logistik.
Baharuddin menegaskan bahwa proyek ini tak bisa dijalankan sepihak.
“Sinergi bukan hanya dalam bentuk wacana, tetapi juga dalam tindakan konkret, mulai dari pembebasan lahan hingga pengawasan kualitas pembangunan. Semua pihak harus dilibatkan,” katanya.
Ia juga mendorong Pemprov Kaltim agar terbuka dalam menyusun anggaran dan melibatkan DPRD serta pemkab. Menurutnya, pemkab juga harus aktif, bukan sekadar penerima manfaat.
“Pemkab bisa mengusulkan dana pendamping melalui APBD masing-masing,” usulnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.
“Masyarakat sekitar juga perlu mendapatkan informasi dan ruang partisipasi dalam setiap tahapannya,” tutup Sekretaris Fraksi Gerindra itu.(Do/Adv/Dprdkaltim)