JURNALTODAY.CO, BONTANG – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang kembali menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2026 sebagai upaya memetakan wilayah yang tergolong tahan pangan maupun rawan pangan di seluruh kelurahan di Kota Bontang.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Penyusun FSVA Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (5/8/2026). Agenda utama rapat adalah melakukan verifikasi dan validasi data indikator penyusun FSVA sebelum dianalisis lebih lanjut oleh DKP3.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Bontang, Syawaluddin, mengatakan penyusunan FSVA merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di setiap wilayah sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan dan program penanganan kerawanan pangan.
“FSVA disusun untuk mengetahui wilayah yang tergolong tahan pangan maupun wilayah yang masih rawan pangan di Kota Bontang. Melalui pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sesuai kondisi masing-masing wilayah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, analisis FSVA menggunakan tiga aspek utama sebagai indikator penilaian, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat ketahanan maupun kerentanan pangan di setiap kelurahan.
Menurut Syawaluddin, kualitas hasil pemetaan sangat bergantung pada akurasi data. Karena itu, seluruh indikator yang digunakan terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi bersama perangkat daerah terkait agar hasil analisis benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Hasil rapat koordinasi ini menyepakati data penyusun seluruh indikator yang selanjutnya akan dianalisis oleh DKP3. Dengan data yang valid, hasil FSVA diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kebijakan ketahanan pangan di Kota Bontang,” katanya.
Penyusunan FSVA Tahun 2026 melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi, yakni DKP3, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bapperida, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat, dan Bontang Selatan. Keterlibatan lintas sektor tersebut diperlukan karena indikator penyusun FSVA berasal dari berbagai bidang.
Melalui pembaruan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2026, Pemerintah Kota Bontang diharapkan memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ketahanan pangan di setiap kelurahan. Hasil analisis tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan prioritas program dan intervensi guna memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi potensi kerawanan pangan di Kota Bontang.(ADV/Ir)
