JURNALTODAY.CO, BONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang melakukan inspeksi lapangan ke Jalan Nusantara, Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, Senin (6/7/2026), untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur dan sistem drainase yang menjadi keluhan warga. Kunjungan tersebut sekaligus menindaklanjuti persoalan banjir yang kini bergeser ke kawasan tersebut.
Dalam peninjauan itu, anggota Komisi C DPRD Bontang yang hadir yakni Joni Alla’ Padang, Muhammad Sahib, dan Bonnie Sukardi. Mereka melihat kondisi parit yang dinilai membutuhkan penanganan segera agar tidak memperparah genangan saat hujan.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menjelaskan bahwa persoalan yang muncul merupakan dampak dari penanganan banjir sebelumnya.
Menurutnya, upaya yang telah dilakukan BPBD bersama anggota DPRD Joni Alla’ Padang berhasil mengurangi genangan di titik lama, namun aliran air justru berpindah ke kawasan Jalan Nusantara.
“Masalahnya sekarang pindah ke sebelah Jalan Nusantara. Di titik baru ini, infrastruktur paritnya mendesak untuk segera diperbaiki,” ujar Bonnie saat ditemui di sela kunjungan.
Selain menyoroti kondisi drainase, Bonnie juga mengkritik belum adanya kesepahaman antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani persoalan tersebut.
Ia menilai hingga kini masih terjadi saling lempar tanggung jawab terkait dasar hukum pemanfaatan anggaran, sehingga penanganan di lapangan belum dapat segera dilakukan.
“Sampai saat ini masih lempar-lempar, belum ada kejelasan secara pasti antar dinas dan OPD. Harus ada yang menginisiasi klarifikasi dan mengambil keputusan tegas agar dana ini bisa segera dipergunakan di lokasi tersebut,” tegasnya.
Komisi C DPRD Bontang juga akan membawa hasil peninjauan tersebut ke dalam rapat kerja bersama OPD terkait. Salah satu agenda yang akan dibahas ialah penentuan status wilayah RT 01 Kelurahan Kanaan, apakah memenuhi kriteria sebagai daerah yang memerlukan penanganan darurat bencana sehingga penggunaan dana BTT dapat dilakukan.
DPRD juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang berperan aktif dalam proses tersebut agar penanganan tidak kembali tertunda.
Menanggapi kendala status lahan di Jalan Nusantara yang disebut belum berstatus fasilitas umum, Bonnie menilai persoalan administrasi itu seharusnya tidak menghambat upaya penanganan jika manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Ia mencontohkan penggunaan dana BTT di wilayah Bontang Selatan untuk penanganan siring sungai yang tetap dapat dilaksanakan meski memiliki kondisi serupa.
“Kita lihat saja asas kebermanfaatannya. Di Bontang Selatan saja bisa digunakan. Kita maunya di sini juga bisa, karena dana BTT ini selalu SILPA. Kami tidak ingin anggaran ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya.
Melalui rapat lanjutan bersama perangkat daerah, DPRD Kota Bontang berharap segera ditemukan solusi terkait mekanisme penggunaan anggaran sekaligus mempercepat penanganan infrastruktur drainase di Jalan Nusantara demi mengurangi risiko banjir yang dikeluhkan warga.(adv)
