Banyak Warga Belum Bisa Pasang Air Bersih, Perumdam Diminta Jelaskan Kendala Jaringan Pipa

Rusdi Doviyanto, Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda.

JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Permohonan pemasangan sambungan air bersih di Samarinda masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan jaringan pipa sekunder di sejumlah kawasan, sehingga warga yang ingin menjadi pelanggan baru harus menunggu perluasan jaringan.

Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, meminta Perumdam Tirta Kencana menyampaikan secara terbuka penyebab belum meratanya pembangunan jaringan tersebut.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kendala yang dihadapi perusahaan dalam memperluas layanan air bersih.

“Kita mau PDAM terbuka dan transparan terkait permasalahan jaringan sekunder ini,” ujar Rusdi (6/7/2026).

Ia mengatakan persoalan jaringan pipa sekunder sudah berlangsung cukup lama dan masih dikeluhkan warga di sejumlah wilayah.

Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli pipa agar sambungan air dapat dipasang.

Bacaan Lainnya

Rusdi menilai kondisi itu menunjukkan perlunya pembenahan dalam perencanaan pengembangan jaringan. Menurutnya, pembangunan pipa sekunder seharusnya menjadi bagian dari investasi Perumdam, bukan dibebankan kepada pelanggan.

“Menurut saya perlu adanya perencanaan yang baik oleh PDAM dalam program kerja mereka ke depan, termasuk persoalan jaringan sekunder ini agar bisa dipenuhi oleh pihak PDAM itu sendiri,” katanya.

Ia menyebut Kecamatan Samarinda Ulu menjadi salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan tersebut. Meski jaringan utama telah tersedia, sejumlah warga belum bisa menikmati layanan air bersih karena jaringan pipa sekunder belum terpasang.

“Beberapa titik di sana terkendala tidak ada jaringan pipa sekunder,” ucapnya.

Selain meminta penjelasan mengenai pembangunan jaringan, Rusdi juga mempertanyakan pengelolaan keuangan Perumdam Tirta Kencana. Hingga saat ini, laporan akuntan publik tahun buku 2025 yang diminta Komisi II belum disampaikan.

Menurutnya, laporan itu diperlukan untuk melihat sejauh mana keuntungan perusahaan dimanfaatkan bagi peningkatan layanan kepada masyarakat, termasuk penambahan jaringan pipa sekunder.

“Jangan hanya mengandalkan pokok pikiran dewan saja. Kita mau tahu sisa keuntungan mereka selama ini dialokasikan untuk apa. Apakah ada dialokasikan untuk penambahan pipa sekunder,” tutup Rusdi.(da/adv)