JURNALTODAY.CO, BONTANG – DPRD Kota Bontang bergerak cepat menyikapi ancaman kekurangan tenaga pengajar akibat kebijakan larangan guru non-ASN mengajar pada 2027. Lembaga legislatif ini menyiapkan langkah strategis dengan mendorong koordinasi langsung ke pemerintah pusat.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah tidak akan tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Ia menegaskan, langkah audiensi ke Kementerian Pendidikan akan segera dilakukan untuk mencari solusi konkret.
“Kepala Dinas Pendidikan bersama DPRD akan melakukan audiensi. Ini harus ditindaklanjuti agar tidak berdampak besar di daerah,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Saat ini, Bontang tercatat kekurangan sekitar 127 tenaga pengajar akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Sementara kebutuhan guru terus meningkat dan belum sepenuhnya terpenuhi.
DPRD menilai, kondisi ini membutuhkan intervensi kebijakan yang cepat dan tepat. Tanpa langkah antisipatif, kekurangan guru akan semakin parah ketika tenaga non-ASN tidak lagi diperbolehkan mengajar.
Menurut Andi Faizal, DPRD juga membuka ruang untuk mendorong berbagai skema alternatif, termasuk kebijakan transisi atau fleksibilitas aturan dari pemerintah pusat.
“Kalau aturan ini diterapkan tanpa solusi, dampaknya langsung ke siswa. Kita tidak ingin proses belajar terganggu,” tegasnya.
Selain itu, DPRD akan memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Disdikbud dan pemerintah kota guna memastikan kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi.
Melalui langkah ini, DPRD berharap ada kebijakan yang lebih realistis dan berpihak pada kondisi daerah, sehingga krisis guru di Bontang dapat diatasi tanpa mengorbankan kualitas pendidikan generasi muda.(adv)
