JURNALTODAY.CO, SAMARINDA –Banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk melalui reses DPRD Kota Samarinda belum tentu bisa langsung menjadi program pembangunan.
Anggota DPRD Samarinda Viktor Yuan mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memilih usulan yang paling mendesak untuk direalisasikan.
Menurut Viktor, kondisi itu terjadi setelah kemampuan APBD Samarinda turun jauh dibandingkan periode ketika anggaran daerah masih berada di kisaran Rp5,8 triliun.
Hal tersebut disampaikannya dalam reses masa persidangan III 2026 di Sempaja, Samarinda, Senin (5/10/2026). Peserta reses yang hadir mayoritas berasal dari kalangan pemuda.
“Dari 10 atau 20 program aspirasi yang kita jadikan program usulan dalam bentuk pokok-pokok pikiran, lalu terkendala dengan keuangan yang tersedia,” sebut Viktor.
Ia menjelaskan, usulan masyarakat yang disampaikan melalui reses maupun Musrenbang tetap dihimpun dan menjadi bahan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penyusunan pokok-pokok pikiran.
Namun, keterbatasan fiskal membuat tidak seluruh usulan dapat masuk dalam program pemerintah pada tahun anggaran yang sama.
Viktor menyebut APBD Samarinda yang sebelumnya sekitar Rp5,8 triliun kini berada jauh di bawah angka tersebut. Ia memperkirakan nilainya sekitar Rp3,3 triliun hingga Rp3,4 triliun, meski angka tersebut masih perlu disesuaikan dengan data resmi pemerintah kota.
“Kemarin kita punya APBD sekitar Rp5,8 triliun. Sekarang sisanya Rp3,3, Rp3,4 triliun. Nanti terkoreksilah dengan data di pemerintah kota,” kata Viktor.
Adapun APBD Perubahan 2026 yang telah disepakati Pemkot dan DPRD Samarinda berada di angka Rp3,756 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp213,15 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp3,969 triliun.
Viktor mengatakan penurunan kapasitas fiskal tidak terlepas dari kondisi transfer ke daerah. Pemerintah pun harus menyusun pembangunan berdasarkan skala prioritas, mulai dari kebutuhan jangka pendek hingga program jangka menengah dan panjang.
“Dengan ketimpangan atau selisih yang jauh inilah kemudian pemerintah kota harus betul-betul cermat dalam melaksanakan program-program. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ujarnya.
Pemerintah Kota Samarinda sendiri melakukan rasionalisasi belanja dalam APBD Perubahan 2026. Dari total anggaran Rp3,756 triliun, belanja operasi dialokasikan sekitar Rp2,535 triliun dan belanja modal sekitar Rp1,208 triliun.
Viktor meminta masyarakat tetap menyampaikan kebutuhan di wilayah masing-masing meski kemampuan anggaran pemerintah terbatas.
“Artinya reses tetap penting sebagai sarana untuk mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi warga,” demikian Viktor.(da/adv)
