JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Evaluasi terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menyasar wilayah Kalimantan Timur. 74 Dapur MBG dinyatakan dihentikan sementara.
Sorotan pun diberikan oleh berbagai pihak, tidak terkecuali wakil rakyat di Karang Paci. Ananda Emira Moeis memberikan catatan tegas perihal keberadaan dapur MBG ini.
Menurutnya, banyaknya kasus keracunan usai mengkonsumsi MBG sudah semestinya menjadi perhatian serius. Memastikan proses secara keseluruhan melewati standar kebersihan.
“Kita bicara soal apa yang dikonsumsi anak-anak kita di sekolah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, keracunan makanan. Kebersihan harga mati,” tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur itu.
Politisi perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu melanjutkan aspek sanitasi dapur menjadi faktor utama agar program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, bayi, hingga penanganan stunting benar-benar memberi manfaat optimal.
Maka, adanya penghentian sementara puluhan SPPG, khususnya di Kaltim, kata dia, menjadi momentum bagi pemerintah untuk benar-benar melakukan evaluasi perbaikan demi pelayanan terbaik ke depannya.
Nanda, sapaannya, juga menyampaikan perihal optimalisasi pelaksanaan MBG ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk legislatif dalam hal pengawasan.
“Pengawasan itu kunci. DPRD juga bisa turun langsung untuk melihat kondisi dapur di lapangan. Sinergi pusat dan daerah sangat penting agar kualitas program MBG ini tetap terjaga,” tandasnya.
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengeluarkan kebijakan penghentian sementara terhadap 74 dapur MBG di Kaltim melalui surat bernomor 1204/D.TWS/3/2026 yang ditandatangani pada 31 Maret 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah laporan dari Koordinator Regional Kaltim menemukan sejumlah dapur belum dilengkapi Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar pemerintah.(*)
