DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Masalah banjir yang masih kerap melanda Kota Samarinda kembali menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai penanganan banjir di ibu kota provinsi ini belum sepenuhnya tuntas, meski mengakui adanya kemajuan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita tidak menutup mata, memang ada progres. Tapi kenyataannya, di musim hujan, genangan air masih terjadi di banyak titik. Ini artinya pekerjaan kita belum selesai,” ujar Ananda, Kamis (8/5/2025).
Politisi muda dari PDI Perjuangan ini menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung program penanggulangan banjir, di antaranya melalui alokasi anggaran untuk perbaikan sistem drainase serta pembangunan infrastruktur pengendali air di kawasan rawan genangan.
“Fokus kami adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur drainase, khususnya di titik-titik kronis seperti Jalan DI Panjaitan, Sempaja, dan kawasan padat lainnya,” ungkapnya.
Namun, Ananda juga menekankan bahwa persoalan banjir tidak bisa diatasi secara instan. Ia menyerukan perlunya koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Banjir ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Kita semua punya tanggung jawab,” tambahnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap aktif melaporkan titik-titik genangan agar intervensi bisa lebih cepat dilakukan.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, menyampaikan bahwa penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Samarinda selaras dengan visi misi Gubernur, salah satunya terkait pengendalian banjir. Beberapa program sudah kami laksanakan, meski masih terdapat titik-titik genangan seperti di Jalan DI Panjaitan,” katanya.
Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan oleh Pemkot Samarinda adalah pembangunan sistem crossing jalan nasional untuk mengalirkan air dari kawasan Damanhuri langsung ke Sungai Karang Mumus (SKM).
Saat ini, perencanaan teknis tengah disusun dan proses pengajuan izin sedang dilakukan ke Kementerian PUPR.
Baik DPRD maupun Pemkot Samarinda sepakat bahwa tantangan banjir hanya bisa diselesaikan dengan kerja sama lintas sektor dan pendekatan yang menyeluruh.(Do/Adv/Dprdkaltim)
