Kutai Timur, jurnaltoday.co – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menegaskan perlunya pelatihan bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan. Ia menilai bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap peran mereka dalam proses demokrasi. Dengan memahami hak-hak seperti mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah.
“Warga harus menyadari kewajiban mereka, termasuk dalam hal membayar pajak dan ikut serta dalam pemilu,” ujar Yusuf pada Selasa (24/11/2024).
Menurut Yusuf, pelatihan ini juga bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia percaya bahwa ketika warga mengetahui hak dan kewajiban mereka, pemerintah akan lebih responsif dalam melayani kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif dari warga, tambahnya, sangat berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.
Ia mencontohkan daerah lain yang telah berhasil melaksanakan program serupa. Dalam kasus tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat secara signifikan setelah pelatihan diadakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dan pemahaman hak-hak sipil dapat memberikan dampak positif yang nyata.
Namun, Yusuf menyadari bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Ia menekankan bahwa pelatihan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Dengan kerja sama yang baik, seminar, diskusi panel, atau workshop dapat dilaksanakan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
“Anggaran untuk kegiatan ini harus diprioritaskan agar dapat menjangkau lebih banyak orang,” tegasnya. Yusuf menyarankan pemerintah daerah untuk menyusun modul pelatihan yang relevan dan memastikan pelatih yang kompeten terlibat dalam program ini.
Sebagai penutup, Yusuf menyampaikan harapannya agar masyarakat Kutai Timur lebih sadar akan peran mereka dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa dengan pemahaman yang cukup, masyarakat akan lebih berani menyampaikan pendapat, berkontribusi aktif dalam pembangunan, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih responsif serta akuntabel.
“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Kutai Timur dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat berperan aktif dalam proses demokrasi yang ada, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel,” tandasnya. (ADV/DPRD Kutim)
