Kutai Timur, jurnaltoday.co – Yulianus Palangiran, anggota DPRD Kutai Timur, menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam birokrasi pemerintahan daerah. Pernyataan ini diungkapkannya setelah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Hearing DPRD Kutai Timur, di mana masyarakat menyuarakan keluhan terkait lambatnya realisasi beberapa program pemerintah yang seharusnya sudah berjalan.
Yulianus menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jalannya program-program pemerintah. “Masyarakat berhak mengetahui dan memahami bagaimana program-program pemerintah dijalankan,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, dan program-program yang dijalankan bisa berjalan lebih efektif.
Politisi dari Partai NasDem ini juga menyampaikan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pemerintah. “Kita butuh masukan dari masyarakat untuk menentukan prioritas program,” jelasnya. Menurut Yulianus, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, berbagai keluhan masyarakat diungkapkan, termasuk masalah infrastruktur dan kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah. Yulianus mencatat semua masukan yang disampaikan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif.
“Transparansi tidak hanya sekadar kewajiban, tapi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui,” tambahnya. Yulianus berharap adanya peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat dan kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, pembangunan di Kutai Timur dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran, serta membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif harus menjadi pijakan dalam melaksanakan setiap program pemerintahan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua. (adv/DPRD Kutim)
