Kutai Timur, jurnaltoda.co — Sistem penilaian kinerja pegawai di instansi pemerintahan sering dianggap kurang objektif karena hanya melibatkan penilaian dari atasan. Untuk mengatasi hal ini, anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, mengusulkan penerapan sistem penilaian kinerja 360 derajat. Sistem ini dinilai lebih efektif karena melibatkan berbagai sudut pandang, termasuk dari atasan, rekan kerja, dan bawahan.
“Selama ini penilaian kinerja di instansi pemerintah sering kali hanya mengandalkan perspektif atasan. Hal ini dapat menghasilkan penilaian yang kurang akurat dan hanya mencerminkan pandangan satu pihak,” ujar Yusuf pada Jumat (6/11/2024). Ia menambahkan bahwa sistem 360 derajat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh karena mencakup interaksi langsung dengan rekan kerja dan bawahan.
Menurut Yusuf, sistem ini mampu membantu pegawai memahami kelebihan dan kekurangan mereka secara objektif. Dengan masukan dari berbagai pihak, pegawai memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan performa kerja mereka. “Dengan adanya sistem 360 derajat, mereka bisa bercermin dan tahu bagaimana cara meningkatkan performa kerja, bahkan dari rekan-rekan mereka sendiri,” ungkapnya.
Selain mendorong peningkatan individu, Yusuf menilai sistem ini dapat menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan kolaboratif. Ketika pegawai merasa masukan mereka dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. “Sistem 360 derajat menjadi cara yang lebih baik untuk menilai kinerja semua pegawai. Umpan balik dari rekan dan bawahan pun sama pentingnya karena mereka yang sehari-hari berinteraksi langsung,” tegasnya.
Namun, Yusuf menyadari bahwa penerapan sistem ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari pimpinan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan keberhasilan sistem ini. “Penting untuk melakukan sosialisasi kepada semua pegawai tentang manfaat dan cara kerja sistem ini, agar mereka memahami dan bisa memanfaatkan masukan yang diberikan untuk pengembangan diri,” jelas Yusuf.
Sistem ini juga diharapkan mampu mengatasi ketidakpuasan pegawai terhadap sistem penilaian yang selama ini diterapkan. Ketidakpuasan tersebut, menurut Yusuf, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas kerja pegawai. Dengan adanya sistem 360 derajat, evaluasi kinerja akan lebih adil, sehingga pegawai dapat bercermin dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki diri.
Yusuf mengajak seluruh instansi di Kutai Timur untuk mempertimbangkan penerapan sistem ini sebagai bagian dari reformasi manajemen kinerja. Ia percaya langkah ini akan meningkatkan produktivitas dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. “Jika ingin meningkatkan produktivitas pegawai secara keseluruhan, maka adaptasi sistem penilaian yang lebih inklusif dan objektif adalah langkah yang harus diambil,” pungkasnya. (adv/DPRD Kutim)
