JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM — Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Gratis Pemerintah Kaltim untuk Semua atau Gratispol menunjukkan lonjakan signifikan jelang akhir 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan mencatat jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai lewat skema ini meningkat lebih dari 25 kali lipat sejak awal tahun.
Pada Februari 2025, jumlah peserta yang dicover Gratispol masih sekitar 5.000 orang. Namun per November, angkanya melejit hingga 141.000 peserta.
“Sekarang sudah ada 141 ribu yang dibiayai Gratispol. Mudah-mudahan meningkat lagi, karena target kita sebelumnya dalam satu tahun itu 476 ribu jiwa,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, saat ditemui di Samarinda, Rabu (19/11/2025).
Jaya menjelaskan bahwa pencapaian target sejatinya baru bisa dimaksimalkan mulai Januari mendatang. Masih banyak data kepesertaan BPJS yang harus disinkronkan, terutama dari masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
“Masih ada data yang perlu disinkronkan. Banyak warga yang belum terdaftar BPJS padahal berhak masuk Gratispol. Itu yang kita kebut awal tahun depan,” ujarnya.
Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp231 miliar untuk menanggung iuran BPJS kelas 3 melalui program Gratispol. Namun tingkat serapan masih jauh di bawah pagu.
“Total anggarannya 231 miliar. Dan yang terserap baru sekitar 85 miliar,” kata dia.
Jaya menambahkan, tidak semua kelompok kepesertaan dapat ditanggung oleh pemerintah daerah. Ada aturan pembiayaan BPJS yang bersifat nasional dan wajib dipatuhi.
“Ini khusus kelas 3 ya. Ada beberapa segmen yang memang tidak bisa kita bayarkan. Misalnya karyawan, itu harus dibayari perusahaan sebagai PBPU penerima upah,” tuturnya.
Menurut Jaya, Gratispol diprioritaskan bagi masyarakat mandiri kelas 3 yang kurang mampu, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
“Kalau misalnya ada pegawai atau perusahaan lain yang terkena PHK, itu bisa kita bantu masuk Gratispol. Yang penting memenuhi kriteria miskin atau rentan,” jelasnya.
Sementara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembiayaan kesehatan tidak dapat dialihkan ke program Gratispol karena sudah ditanggung oleh negara.
“Seperti saya, pegawai negeri, kan sudah dibayar negara. Tidak boleh kita pindah ke Gratispol,” katanya.
Jaya mengingatkan masyarakat untuk mengecek status kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Banyak warga ternyata belum terdaftar meski termasuk kategori yang bisa dibiayai pemerintah.
“Kami harap masyarakat segera cek. Kalau belum terdaftar, bisa kita bantu lewat Gratispol, selama masuk kategori yang diperbolehkan. Kita ingin seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan,” ucapnya.
Selain bantuan iuran BPJS, Pemprov Kaltim juga memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Go to School yang merupakan bagian dari Gratispol. Program ini menyasar pelajar melalui pemeriksaan kesehatan dasar dan screening penyakit bawaan.
“Seluruh sekolah sudah kita cover. Dari SD, MTS, madrasah, sampai SMA. Semua sudah dapat pemeriksaan,” kata Jaya.
Pemeriksaan mencakup tes hemoglobin, tensi, denyut nadi, pemeriksaan jantung, hingga pengukuran lingkar lengan kiri untuk remaja. Tim juga mengumpulkan data checklist untuk mendeteksi kelainan darah seperti hemofilia.
“Ada checklist-nya. Apakah orang tua punya riwayat kelainan darah, apakah siswa sering mimisan, atau mudah lebam. Semua kita data,” jelasnya.
Untuk pelaksanaan di lapangan, Dinas Kesehatan mengandalkan tim Puskesmas yang melakukan kunjungan rutin ke sekolah-sekolah. Beberapa sekolah juga telah menyiapkan guru yang dilatih melakukan proses awal screening.
“Puskesmas keliling setiap hari. Ada juga guru yang kita latih untuk melakukan checklist sebelum tim kesehatan datang,” pungkasnya.(HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
