SANGATTA – Kecamatan Muara Bengkal tercatat memiliki jumlah anak stunting tertinggi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dengan total 224 anak. Sebaliknya, Kecamatan Batu Ampar berada di posisi terendah dengan hanya lima anak yang mengalami stunting. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antar kecamatan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) optimistis dengan pendekatan yang tepat, angka stunting di Muara Bengkal dapat diturunkan sebagaimana yang terjadi di daerah lain.
Sekretaris TPPS Achmad Junaidi B, yang juga menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) mengatakan pihaknya telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi tingginya masalah stunting, termasuk di Batu Ampar. Strategi itu meliputi pemenuhan gizi seimbang untuk bayi di atas 6 bulan, pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, program suplemen dan fortifikasi gizi, serta peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih.
TPPS juga melaksanakan inovasi “Cap Jempol Stunting” melalui sosialisasi dan edukasi langsung. Program ini menyasar remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Intervensi langsung diharapkan dapat membantu masyarakat mencegah dan mengatasi stunting.
“Intervensi langsung ini dirancang agar para petugas dan kader lapangan dapat berinteraksi dengan keluarga berisiko, memberikan edukasi, serta pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang sehat,” jelas Achmad Junaidi seraya mengatakan pihaknya juga mengoptimalkan data berbasis e-PPGBM yang menunjukkan penurunan signifikan prevalensi stunting di Kutim.
Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kutim turun dari 29 persen pada 2023 menjadi 16,94 persen pada Juni 2024. Angka ini terus menurun hingga 15,7 persen pada September 2024.
Untuk jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) juga terjadi penurunan. Pada Semester II tahun 2023, tercatat ada 19.900 KRS. Jumlah ini turun drastis menjadi 15.576 pada Juni 2024 dan 12.362 pada akhir September 2024.
Selain data KRS, angka anak yang mengalami stunting juga mengalami penurunan. Dari 1.801 pada Juni 2024 menjadi 1.748 pada akhir September 2024. Data ini menunjukkan keberhasilan berbagai program yang telah diterapkan. Namun demikian, TPPS menekankan pentingnya mempertahankan upaya ini secara konsisten.
Rakor TPPS
Untuk memperkuat sinergi dalam menangani isu stunting Pemerintah Kabupaten Kutim kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS. Rakor diikuti sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan PD, mitra kerja Program Bangga Kencana (KKBPK), serta BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) Kabupaten Kutim.
Rakor dipimpin Achmad Junaidi B selaku Sekretaris TPPS, mewakili Pjs Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma. Dalam sambutan tertulisnya, Pjs Bupati Kutim menyampaikan rasa syukur dapat kembali berkumpul dalam forum penting ini. Dia menekankan agar koordinasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan guna mengoptimalkan penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024.
“Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dalam upaya menurunkan prevalensi stunting,” ujar Agus seraya mengajak seluruh pihak berkomitmen penuh dalam mewujudkan Kutim bebas stunting demi generasi emas Indonesia 2045. (*)