JURNALTODAY.CO, OPINI – Tulisan ini merupakan sebuah analisis opini naratif-figuratif berbasis refleksi ideologis pergerakan pelajar Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) New Generation. Ditulis oleh M. Abdur Roziqin.
I. Paradoks Zaman: Menyusuri Badai Algoritma dan Mengarungi Lautan Kebangsaan
Dunia hari ini tidak lagi sekadar berputar di atas poros wilayah geografis yang dibatasi oleh sempadan laut dan bentangan gunung. Ia berputar di dalam jejaring piksel, lalu lintas kabel serat optik bawah laut, dan kepungan arus algoritma tanpa wujud fisik. Bagi generasi muda Indonesia—Gen Z dan Gen Alpha—realitas tidak lagi hadir dalam bentuk naskah proklamasi yang menguning atau monumen batu yang membisu.
Realitas masa kini mewujud sebagai gempuran layar kaca lima inci yang tanpa henti menyuapkan gaya hidup kosmopolitan, membius kesadaran dengan serpihan informasi sepotong-sepotong, dan merajut jaring-jaring komodifikasi yang sangat halus. Di sinilah paradox zaman itu menemukan panggung utamanya: ketika pintu dunia terbuka selebar-lebarnya, akar identitas kebangsaan justru terancam tercabut dari tanah pijakannya sendiri.
Nasionalisme di era kemajuan teknologi kerap kali mengalami pembangkaan makna. Ia dijebak dalam formalitas seremonial: spanduk-spanduk besar yang dibentang saat peringatan hari besar, tagar-tagar viral yang membanjiri media sosial selama 24 jam lalu lenyap ditelan angin, atau pekik slogan kaku yang diulang-ulang tanpa menyentuh penderitaan nyata rakyat di akar rumput.
Nasionalisme seperti ini adalah nasionalisme tanpa jiwa—sebuah cangkang kosong yang retak dihantam gelombang kapitalisme global dan polarisasi digital. Jika kita tidak merajut kembali tali-temali kebangsaan ini dengan jarum rasionalitas dan benang nilai-nilai kritis, maka anak-anak muda kita akan menjadi pengelana di negerinya sendiri: memiliki paspor Indonesia, namun berjiwa asing dan terasing dari denyut nadi peradaban Nusantara.
Oleh karena itu, gagasan GSNI New Generation hadir bukan sebagai pengulangan dogma sejarah yang mengawan-awan, melainkan sebagai sebuah kompas ideologis. Sebagaimana terumuskan dalam dokumen pembekalan fungsionaris DPP GSNI, gerakan ini mengusung visi: ‘Menuju Pelajar Pelopor, Berdaulat, Kreatif, dan Inovatif dalam Mengawal Kebijakan Pendidikan‘.
Visi ini menuntut kita untuk membaca ulang warisan nasionalisme bukan sebagai museum prasasti yang kaku, melainkan sebagai obor penerang yang terus membakar semangat perubahan di tengah badai zaman modern.
II. Historisitas & Resonansi Marhaenisme: Menyemai Akar Perjuangan dalam Jiwa Pelajar
Secara historis, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) yang lahir pada medio 1950-an bukanlah organisasi yang tumbuh dari ruang hampa. Ia dibentuk sebagai wadah peleburan elemen-elemen pergerakan pelajar nasionalis yang mengkristalkan sifat anti-kolonial, kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Sejak awal kelahirannya, GSNI menegaskan bahwa pelajar bukanlah calon pekerja yang dicetak untuk sekadar menjadi sekrup-sekrup kecil dalam mesin industri modal asing.
Pelajar ditempa menjadi agent of change—penyambung lidah rakyat yang menyatu secara organis dengan penderitaan dan cita-cita kaum Marhaen. Ajaran Marhaenisme yang digagas oleh Bung Karno memberikan tiga pilar etis utama yang menjadi mercusuar moral bagi pergerakan pelajar kontemporer:
1. Sosio-Nasionalisme: Kebangsaan yang Humanis dan Bebas dari Penindasan
Sosio-Nasionalisme bukanlah nasionalisme sempit yang meagungkan bangsa sendiri sembari memandang rendah bangsa lain (chauvinisme). Ia adalah nasionalisme yang berjiwa kemanusiaan—sebuah kebangsaan yang mekar di dalam taman sari internasionalisme yang humanistis.
Dalam perspektif pelajar masa kini, Sosio-Nasionalisme mewujud sebagai keberanian intelektual untuk membela kedaulatan bangsa dari penetrasi neokolonialisme bentuk baru, sekaligus menjadikan cinta tanah air sebagai alat untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan struktural, dan penindasan sosial.
2. Sosio-Demokrasi: Keadilan Sosial di Dalam Ruang Kelas dan Kampus
SosioDemokrasi menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya berhenti di panggung politik elektoral atau kotak suara pemilu setiap lima tahun sekali. Demokrasi harus merembes hingga ke sumsum kehidupan sosial dan ekonomi, terutama di dalam dunia pendidikan.
Demokrasi pendidikan menuntut agar setiap anak petani miskin, anak nelayan di pesisir, hingga anak buruh di pinggiran kota memiliki hak dan kesempatan yang sama persis untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi tanpa dihalangi oleh tembok tebal status ekonomi atau benteng komersialisasi sekolah.
3. Maha-Esa Berkebudayaan: Moralitas Etis dan Penghargaan atas Kebhinekaan
Prinsip Ketuhanan dalam kerangka Marhaenisme bukanlah agama yang dipakai sebagai alat komoditas politik untuk memecah belah atau mengintimidasi kelompok lain. Ia adalah Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi toleransi, menghargai takdir keragaman Nusantara, serta melandasi moral perjuangan untuk membela kaum miskin dan tertindas.
Moralitas ini mengajarkan bahwa ibadah sejati seorang pelajar tidak hanya terwujud di atas sajadah atau di dalam tempat ibadah, melainkan juga dalam bentuk pembelaan nyata terhadap sesama manusia yang terzalimi.
III. Dialektika Pemikiran Kritis: Menyintesiskan Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara
Ketika dunia pendidikan hari ini disapu oleh gelombang neolibralisme yang mengubah sekolah menjadi pasar dan murid menjadi konsumen, pemikiran pendidikan kritis menjadi senjata intelektual yang mutlak diperlukan. GSNI New Generation memadukan secara harmonis dua raksasa pemikiran dunia dan Nusantara: Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara.
Paulo Freire: Membongkar ‘Pendidikan Gaya Bank’ (Banking Concept of Education)
Freire mengritik keras model pendidikan tradisional yang menempatkan siswa sebagai ‘bejana kosong’ yang pasif, tempat guru menabung dogma dan hafalan tanpa daya kritis. Pendidikan semacam ini adalah alat penjinakan (domestifikasi).
Freire menawarkan problem-posing education—pembelajaran berbasis dialog seimbang dan pemecahan masalah nyata. Pendidikan harus membangkitkan kesadaran kritis (conscientization) agar siswa mampu membaca teks sekaligus membaca dunia, serta bertindak untuk mengubah realitas yang oppressive.
Ki Hadjar Dewantara: Memerdekakan Kodrat melalui Sistem Among
Bapak Pendidikan Nasional Indonesia melanggengkan pandangan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Melalui trikon etis Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun semangat), dan Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan), pendidik diposisikan sebagai pamong yang menyirami benih-benih kebaikan, bukan penguasa otoriter yang memaksakan kehendak.
Sintesis kedua pemikiran ini melahirkan paradigma baru bagi pergerakan pelajar: bahwa pendidikan kebangsaan bukanlah proses doktrinasi chauvinistik yang kaku. Ia adalah kawah candradimuka pembebasan intelektual.
Sekolah harus menjadi tempat di mana nalar kritis diasah untuk mempertanyakan ketidakadilan, sementara karakter luhur ditempa untuk mencintai tanah air dan mengabdi kepada kemanusiaan.
IV. Anatomi Isu Kebijakan Pendidikan: Mengawal Ketimpangan Struktural Hari Ini
Patriotisme angkatan muda tidak boleh hanya tinggal di atas menara gading teori. Ia harus diuji di medan laga kenyataan melalui pengawalan yang gigih terhadap berbagai kebijakan publik dan dinamika sosio-pendidikan kontemporer.
Materi pembekalan ideologis GSNI memetakan lima isu kebijakan kritis yang sedang membelit bangsa:
1. Anggaran 20% APBN dan Dialektika Makan Bergizi Gratis (MBG)
Keputusan politik anggaran yang memasukkan alokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam postur 20% mandat anggaran pendidikan APBN menimbulkan perdebatan sengit. Meski pemenuhan gizi anak adalah hal penting, pergerakan pelajar nasionalis harus bersikap kritis agar kebijakan ini tidak tergerus menjadi proyek pragmatis.
Pengawalan ketat mutlak diperlukan agar anggaran operasional sekolah (BOS), pembenahan ribuan ruang kelas yang rusak parah di pelosok negeri, serta beasiswa bagi anak miskin (KIP) tidak menjadi korban pengaburan alokasi dana.
2. Krisis Keadilan PPDB Zonasi & SPMB
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi dan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang sejatinya diniatkan untuk pemerataan akses, dalam praktiknya kerap diwarnai kecurangan manipulasi Kartu Keluarga (KK), jual-beli kuota, dan pergeseran regulasi yang merugikan masyarakat kurang mampu.
Ketimpangan sebaran sekolah negeri berkualitas antardaerah semakin memperkeruh keadaan. Pelajar harus menuntut penataan ulang sistem seleksi yang berkeadilan, transparan, dan benar-benar inklusif.
3. Martabat dan Kesejahteraan Guru (PPPK & Honorer)
Tidak ada pendidikan yang bermutu tanpa guru yang sejahtera dan dihormati martabatnya. Realitas hari ini memperlihatkan duka mendalam: jutaan guru honorer diupah jauh di bawah batas kelayakan hidup manusiawi, dibelit ketidakpastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan dibebani urusan administratif yang menguras energi mengajar mereka.
GSNI menegaskan bahwa memperjuangkan kesejahteraan guru adalah bagian tak terpisahkan dari patriotisme kebangsaan.
4. Jurang Digital (Digital Divide) dan Tantangan AI
Rencana penerapan kurikulum Kecerdasan Buatan (AI) dan coding di tingkat dasar-menengah berisiko menjadi ilusi kemajuan jika tidak disertai penyelesaian jurang digital (digital divide).
Di saat anak-anak di kota besar menikmati akses internet super cepat dan perangkat komputasi modern, anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) bahkan masih berjuang mendapatkan pasokan listrik dan ruang kelas yang tidak bocor. Teknologi tidak boleh dijadikan komoditas yang justru memperlebar kasta sosial dan kasta intelektual anak bangsa.
5. UKT Tinggi dan Komersialisasi Perguruan Tinggi
Otonomi kampus melalui status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) telah mendesak kampus-kampus negeri berubah menjadi entitas korporasi yang berburu pendapatan. Dampaknya adalah lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penambahan jalur mandiri berpagu tinggi yang mencekik orang tua.
Pada saat yang sama, lulusan perguruan tinggi dihadapkan pada ancaman underemployment dan kelangkaan lapangan kerja yang layak. Kampus harus dikembalikan fungsinya sebagai sarana mobilitas sosial, bukan arena komersialisasi bisnis pendidikan.
V. GSNI New Generation: Empat Pilar Transformatif Gerakan Pelajar Modern
Untuk mendobrak benteng ketidakadilan tersebut, pergerakan pelajar tidak cukup hanya mengandalkan teriakan demonstrasi di jalanan. Diperlukan reorientasi strategi gerakan yang adaptif, ilmiah, dan berdaya pikat tinggi.
GSNI New Generation memancangkan Empat Pilar Transformatif sebagai arsitektur gerakan masa depan:
Pilar 1: Pelajar Pelopor – Inisiator Perubahan Sosial
Pelajar tidak lagi menunggu arahan atau bertindak pasif. Mereka mengambil inisiatif terdepan dalam aksi kemanusiaan di daerah bencana, mendirikan posko perlindungan siswa dari kekerasan dan perundungan (antibullying), serta mempelopori kepemimpinan yang inklusif di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.
Pilar 2: Berdaulat Pikir – Ketahanan Intelektual Digital
Mengembangkan kemandirian cara berpikir yang rasional dan berbasis bukti. Pelajar yang berdaulat pikir tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh propaganda politik identitas, tangguh menyaring disinformasi (hoaks) di media sosial, serta menguasai sains dan literasi digital untuk membedah persoalan bangsa.
Pilar 3: Kreatif – Rekonstruksi Narasi Kebangsaan
Mengubah narasi perjuangan kebangsaan dari kesan kuno dan membosankan menjadi sajian estetis yang memikat generasi muda. Wawasan kebangsaan, nilai Marhaenisme, dan nalar kritis dikemas ulang melalui media modern seperti video esai interaktif, podcast reflektif, grafis seni visual, dan konten budaya populer yang menyapa jiwa Gen-Z dan Gen-Alpha.
Pilar 4: Inovatif – Keorganisasian Berbasis Data dan AdvokasiDigital
Menerapkan metode organisasi modern yang berbasis data dan teknologi. Inovasi ini diwujudkan melalui pembentukan Posko Advokasi Pelajar (PAP) sebagai saluran pengaduan kasus pendidikan berbasis digital, riset aksi kebijakan (action research), serta jaringan solidaritas lintas wilayah yang cepat dan terintegrasi.
VI. Penutup: Refleksi Pembebasan dan Obor Perjuangan Kebangsaan
Menemukan kembali fondasi nasionalisme dan membangkitkan patriotisme angkatan muda masa kini bukanlah sebuah agenda romantisme masa lalu. Ia adalah panggilan sejarah untuk menyelamatkan jiwa dan kedaulatan bangsa di tengah pusaran perubahan global yang teramat cepat.
Patriotisme hari ini tidak menuntut kita untuk gugur di medan perang membawa bambu runcing, melainkan menuntut kita untuk hadir, berdiri tegak, dan bertarung dengan ilmu pengetahuan, nalar kritis, serta karya nyata yang membebaskan rakyat dari ketertinggalan. Pendidikan harus dikembalikan kepada hakikatnya yang murni: sebagai kawah candradimuka pembebasan manusia.
Ia tidak boleh dibiarkan terdegradasi menjadi sekadar pabrik penyedia tenaga kerja murah yang siap dieksploitasi oleh pasar modal. Melalui api semangat GSNI New Generation, angkatan muda Indonesia dipanggil untuk merajut kembali cita-cita Proklamasi: mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan berdiri sederajat sebagai bangsa yang berdaulat di atas kaki sendiri.
“Pendidikan bukanlah sarana melatih calon tukang yang siap dijual di pasar kerja kapitalistik, melainkan kawah candradimuka untuk memerdekakan jiwa, mengasah akal budi, dan mengabdi penuh kepada rakyat.” — Catatan Reflektif Pergerakan Pelajar GSNI New Generation.(*)
