JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Komisi I DPRD Samarinda meminta proses pendataan masyarakat yang sedang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara asal. DPRD menilai ketepatan data menjadi faktor utama agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengatakan masih ditemukan masyarakat yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan, tetapi justru tercatat pada kelompok desil yang lebih tinggi.
Kondisi itu membuat mereka kehilangan akses terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan.
“Pendataan harus benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Jangan sampai yang tidak berhak menerima bantuan, sementara masyarakat yang memang membutuhkan justru terlewat,” kata Markaca (9/7/2026).
Ia menilai kesalahan tersebut berawal dari proses pendataan yang tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Karena itu, petugas sensus diminta tidak hanya mengandalkan pengakuan warga, tetapi juga melakukan verifikasi bersama ketua RT yang mengetahui kondisi ekonomi masing-masing keluarga.
Menurut Markaca, keterlibatan RT penting untuk menghindari kesalahan klasifikasi.
Sebab, tidak sedikit warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru mengaku kurang mampu, sedangkan warga dengan penghasilan rendah malah tidak masuk dalam data penerima bantuan.
“RT lebih memahami kondisi warganya. Kalau pendataan dilakukan sendiri oleh petugas tanpa verifikasi, potensi salah data akan lebih besar,” ujarnya.
Selain meminta pendataan dilakukan lebih teliti, Komisi I juga mendorong pemerintah memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara berkala.
Perubahan kondisi ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, menurutnya harus segera tercermin dalam basis data penerima bantuan.
“Data itu harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah. Jangan sampai orang yang sekarang sudah kesulitan ekonomi tetap dianggap mampu hanya karena memakai data lama,” kata Markaca.
Ia menegaskan validitas data menjadi syarat utama agar penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.(da/adv)
