JURNALTODAY.CO, SAMARINDA– Cakupan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal di Kota Samarinda dinilai masih jauh dari harapan. Di sisi lain, berbagai persoalan layanan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan juga disebut belum sepenuhnya terselesaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD saat membahas program ketenagakerjaan.
Menurutnya, masih banyak pekerja rentan, seperti buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya, yang belum memperoleh jaminan perlindungan sosial.
“Keluhan soal BPJS masih banyak kami temui. Selain itu, pekerja rentan juga masih banyak yang belum masuk dalam cakupan program perlindungan,” kata Harminsyah (9/7/2026).
Ia mengatakan DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar memperluas kepesertaan jaminan sosial bagi kelompok pekerja rentan.
Namun, realisasi program tersebut masih terkendala kemampuan anggaran daerah.
Menurut Harminsyah, keterbatasan fiskal membuat pemerintah belum dapat memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang membutuhkan.
“Kami berharap semua bisa tercover. Tetapi kondisi keuangan daerah saat ini memang menjadi kendala yang harus dihadapi,” ujarnya.
Meski demikian, ia meminta Dinas Tenaga Kerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, melainkan juga menyusun strategi agar program perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja informal.
Selain memperluas jaminan sosial, Harminsyah menilai penanganan pengangguran juga perlu menjadi perhatian.
Ia menyebut peningkatan angka pengangguran akan berdampak langsung terhadap bertambahnya jumlah pekerja rentan di Samarinda.
“Persentase pengangguran masih meningkat. Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Disnaker untuk menyusun program yang lebih efektif dalam membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian Harminsyah.(da/adv)
